Bupati Pelalawan, HM Harris.

(RIAUHITS.COM) PANGKALAN KERINCI – Banyaknya proyek yang tidak selesai pada tahun 2018 lalu sehingga tidak dapat dipergunakan sesuai dengan rencana awal membuat Bupati Pelalawan, HM Harris "trauma". Menurut Bupati, banyaknya proyek mangkrak akibat kontraktor pemenang tender tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. Item-item pekerjaan banyak yang disub-kontrakan kembali ke orang lain karena kekurangan modal, termasuk juga kemampuan dan pengalaman yang minim.

Ia menambahkan, Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pelalawan selalu memenangkan kontraktor dengan penawaran terendah demi mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Akan tetapi, perusahaan yang menawar paling rendah justru tidak memiliki cukup modal untuk bekerja karena kebanyakan potongan nilai kontrak.

"UKPBJ jangan asal memenangkan kontraktor saja. Penawaran terendah dan dokumennya lengkap tidak menjamin kerjaannya bagus. Lihat dulu track record-nya," katanya, Senin (17/6/2019).

Di sisi lain, ia mengisyaratkan agar tim Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ harus lebih teliti lagi terhadap perusahan-perusahaan yang ikut tender. Apabila dinilai tak mampu bekerja, meski penawarannya rendah dan dokumennya bagus, tak mesti dimenangkan. Terlebih untuk proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Pasalnya, apabila proyek DAK tak selesai dikerjakan dan mangkrak, untuk melanjutkan proyek itu harus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sudah proyek tak selesai, membebani APBD lagi untuk melanjutkannya. UKPBJ harus banyak belajar dan berkoordinasi dalam proses tender," tegasnya.

Menurut Kepala Bagian UKPBJ Pelalawan, Budi Rahmadsyah hingga kini pihaknya telah menerima 41 dokumen lelang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihaknya telah menenderkan 21 paket proyek dari total tersebut dan telah tayang di LPSE. Kini, menunggu proses lelang dan penentuan perusahaan pemenang.

"Sedangkan selebihnya masih dalam proses veryfikasi pokja dan OPD terkait. Prosesnya tidak mudah untuk menentukan kelengkapan dokumen, mengantisipasi gagal tender," ungkapnya.

Lebih jauh disampaikannya, pihaknya tidak melulu memenangkan perusahan dengan penawaran terendah saja, tetapi banyak indikator yang digunakan dalam penentuan pemenang lelang.(rzt)