Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Program kebijakan pemerintah yang akan melakukan kerja sama program umrah digital, yang sudah termaktub dalam MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, ditolak oleh Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Provinsi Riau. Menurut Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah, kebijakan pemerintah diyakini akan merugikan banyak pihak, utamanya para pengusaha travel umrah.

"Perjanjian kerja sama umrah digital ini merupakan bentuk sikap dari pemerintah yang enggan merangkul para pengusaha biro perjalanan umrah Tanah Air," katanya, Kamis (18/7/2019).

Padahal, imbuhnya, pemerintah harusnya merangkul dan bekerja sama dengan Perusahaan Biro Perjalanan Tanah Air serta memperhatikannya, bukan justru memperbesar usaha yang sudah besar.

"Ini tidak. Tentu kami menolak dengan tegas," tegasnya.

Ia menerangkan, terdapat dua unicorn yang akan menggarap umrah digital, yakni Tokopedia dan Traveloka. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 disebutkan secara jelas, penyelenggaraan Umrah dan Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.

"Pangsa pasar 4 juta jemaah umrah yang sebelumnya dikelola sekitar 3.000 perusahaan, sangat memungkinkan akan dimonopoli oleh dua unicorn tersebut, di mana para investornya didominasi oleh pihak-pihak asing dan belum tentu muslim. Hal ini tentu bertentangan dengan dasar hukum yang telah ada, khususnya Undang-Undang tentang umrah," jelasnya.

Program umrah digital, lanjutnya, sejatinya merupakan ancaman nyata bagi perusahan biro perjalanan wisata, utamanya yang konsen pada perjalanan umrah kendati program itu sejauh ini belum diterapkan. Ditambahkannya, hal seperti itu tidak jauh berbeda dengan pemerintah membuka akses kepada perusahan startup di sektor perjalanan wisata yang membuat banyak perusahaan biro perjalanan wisata di tanah air harus gulung tikar. Kondisi yang sama sangat mungkin terjadi pada perusahaan biro perjalanan umrah.

"Bagaimana mungkin kami bisa menjalankan usaha kalau semuanya diambil alih oleh pemerintah?" tanya dia.(rzt)