ASN Pemprov Riau

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN akan dikurangi oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Hal itu dilakukan Gubri kalau kasus narkoba di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2020 masih terjadi. Gubri menegaskan hal itu sebagai bentuk prihatin masalah narkoba yang terjadi di Pemprov Riau. Pasalnya, dari 1.800 ASN dan THL yang dites urine, 38 orang di antaranya positif narkoba.

"Kemarin kami mencoba tes urine pegawai. Sebetulnya, Riau ini sangat prihatin masalah narkoba ini. Saya sudah sampaikan ke ASN, jangan sampai ada penelitian karena TPP besar menambah pengguna narkoba banyak di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda). Karena uang banyak, akhirnya cari rekreasi-rekreasi, diskotek dan bermacam-macam, akhirnya larinya ke sana (narkoba). Saya sampai bilang seperti itu kepada ASN," ucap Gubri.

"Kalau sampai pengguna narkoba di kalangan ASN terus menerus seperti ini, patut diturunkan TPP. Waktu saya sampaikan itu ke ASN, ribut mereka," ucapnya, Senin (30/12/2019).

Ia menerangkan, tak pantas rasanya dari 1.800 orang ASN dan THL yang baru dites urine, sudah ada 38 orang ditemukan positif narkoba.

"Ada macam-macam yang dikonsumsi, ada sabu-sabu, ekstasi dan heroin. Terus terang saya prihatin. Saya di Siak itu ada 6.000 pegawai, saat dites urine tak sampai 10 orang yang positif. Karena dari 38 orang yang positif, kami mengindikasikan ada lebih dari itu karena pegawai kita ada 15 ribu lebih," jelasnya.

"Malu kami sama rakyat, sekarang Riau ini urutan kelima peredaran narkoba nasional. Masa' iya ASN tak bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Makanya saya minta ke Pak Sekda, tahun depan semua pegawai harus dites urine sebab di antara pegawai masih ada juga yang menghilang-hilang. Saya bilang ke Pak Edy (Wakil Gubernur Riau) cari itu pegawai karena dugaan saya pasti pegawai itu terlibat (pakai narkoba)," bebernya.

Ditegaskannya, kalau kondisi di Pemda seperti ini, Riau sulit untuk menurunkan urut kelima karena pegawai sendiri terlibat.

"Saya bilang hasil tes urine harus diekspos, biar malu sekalian dia. Ini juga bagian dari transparansi. Kalau kami umumkan ke publik, pasti nanti timbul rasa malu karena masih banyak pegawai yang baik, yang tak baik hanya sedikit. Jangan sampai nanti gara-gara yang tak baik merusak yang baik," sebutnya.

Sementara itu, terhadap pegawai yang pakai narkoba, mantan bupati Siak ini mengaku sudah memerintahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau dan jajaran untuk memberi sanksi.

"Saya bilang, beri sanksi pegawai seperti itu. Kalau dia menjabat eselon III dan IV, pecat saja dari jabatannya. Kalau dia pejabat fungsional, pecat dia jadi pegawai biasa. Kalau dicek dia tak masuk-masuk kerja, berhentikan saja. Banyak kok pegawai yang kami harapkan untuk memajukan daerah," tuntasnya. (rzt)