Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Harapan agar tidak ada tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) Riau triwulan IV tahun 2019 terus dilambungkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Namun, mereka pun tahu bahwa dalam perhitungan pusat akan terjadi tunda salur. Adapun demi mengantisipasi hal itu, Pemprov Riau sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan pemerintah pusat, terakhir dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

"Kami sudah berulang kali ke kementerian terkait mengawal agar tahun ini betul-betul jangan ada tunda salur walaupun dalam perhitungan mereka akan ada tunda salur DBH di triwulan IV," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Diketahui, tunda salur tersebut akan berdampak terhadap perencanaan penganggaran dari sisi penerimaan pendapatan.

"Artinya, kalau tunda salur terjadi reschedule pembayaran sulit. Kesulitan itu yang kami alami, bahkan hampir semua daerah penghasil migas mengeluhkan itu," jelasnya.

Di sisi lain, tunda salur DBH pun dikhawatirkan berdampak terhadap defisit anggaran. Misalnya pada tahun lalu, awalnya Pemprov Riau diperkirakan defisit sebesar Rp1,9 triliun, tetapi tidak terjadi lantaran DBH triwulan IV disalurkan pusat.

"Tahun lalu Alhamdulillah DBH triwulan IV dengan perjuangan kami semua disalurkan sehingga untuk provinsi Riau tidak terjadi defisit, yang semula kami prediksi mencapai Rp1,9 triliun tidak terjadi," tuturnya.

Ia menambahkan, atas pertimbangan tersebut, pemerintah pusat akan berusaha tidak ada tunda salur karena masalah DBH merupakan kebijakan secara nasional.

"Termasuk terkait keuangan negara akan diusahakan, tapi tetap tergantung pada kondisi akhir tahun pada Oktober nanti," tutupnya.(rzt)