RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berkoordinasi dalam menetapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun penghentian PJJ, dengan pemberitahuan minimal dua hari sebelumnya.

Hal itu disampaikan Harjito dalam konferensi pers ketika kegiatan peresmian 980 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar serentak secara virtual di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada Rabu (14/10/26) di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, kebijakan PJJ yang diumumkan mendadak dapat mengganggu perencanaan produksi SPPG. Ketika makanan sudah dimasak, perubahan mendadak jadwal sekolah membuat penyaluran MBG menjadi terkendala.

"Selain menghambat distribusi, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi dan audit keuangan. Sisa anggaran yang tidak terpakai harus dikembalikan ke kas negara, sedangkan beban kerugian yang dialihkan kepada yayasan atau mitra SPPG dapat memberatkan pelaksana program," sebut Harjito.

Karena itu, Ia berharap Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dan instansi terkait lainnya dapat memastikan koordinasi serta pemberitahuan kebijakan PJJ dilakukan lebih awal.

"Jangan mendadak. Kami berharap keputusan PJJ disampaikan minimal dua hari sebelumnya agar yayasan dan mitra SPPG dapat menyesuaikan produksi serta mengantisipasi kendala di lapangan," tutup Harjito.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr. Abdul Jamal, M.Pd., menanggapi masukan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara mendadak tanpa koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jamal menegaskan, kebijakan PJJ darurat merupakan langkah yang wajar dalam situasi bencana. Namun, masukan BGN akan menjadi bahan evaluasi melalui pertemuan bersama guna merumuskan langkah terbaik ke depan.

"Kalau kita lihat, pemberitahuan PJJ dua hari sebelumnya tidak selalu memungkinkan karena keputusan bergantung pada kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu," ujar Jamal.

Namun, Ia akan berupaya secepat mungkin mengumumkan kebijakan PJJ kepada pihak sekolah. Hal ini juga menjadi dilema bagi pemerintah karena keselamatan harus dipertimbangkan di tengah kondisi yang tidak menentu.

"Disini kami berharap koordinasi antar lembaga dapat terus diperkuat agar penanganan keadaan darurat tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan kepentingan peserta didik maupun layanan pemenuhan gizi," tutup Plt. Kadisdik kota Pekanbaru. 

Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D., Plt. Kadis PTPH Provinsi Riau, Supriadi, S.Hut, M.T., Perwakilan Polda Riau, Perwakilan Kodam XIX/TT, dan tamu undangan lainnya. *(mrz)