Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) JAKARTA - Pengawasan dalam pengelolaan Blok Rokan di Provinsi Riau diharapkan benar-benar menjadi prioritas kerja, baik dari pemerintah maupun dari kamar legislatif. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komite II DPD RI dari Riau, Edwin Pratama Putra.

"Kami, masyarakat dari Riau, berharap pengelolaan Blok Rokan dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk pusat, melainkan untuk Riau itu sendiri. Maka saya, selaku salah satu utusan masyarakat Riau, meminta pengawasan Blok Rokan masuk dalam prioritas agenda kerja komite DPD RI," katanya di Jakarta, Senin (14/10/2019).

Ia menerangkan, Blok Rokan sendiri memang sudah ditetapkan pengelolaannya kepada Pertamina (Persero) mulai tahun 2021. Namun, DPD RI melihat harus ada pengawasan yang ketat karena Blok Rokan merupakan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia. Bukan hanya berhenti di Blok Rokan saja, imbuhnya, ia pun dengan tegas mengungkapkan hal lain, seperti penanggulangan terjadinya kabut asap di Riau, yang juga menjadi urut prioritas kerja Komite II DPD RI.

Dalam pandangannya, utamanya soal kabut asap, penanganannya dimulai dari pengawasan sebelum terjadinya titik api.

"Maka kami harus sedikit 'nyinyir' dalam pengawasan Blok Rokan dan penanggulangan kabut asap di Riau," tuturnya.

Komite II DPD RI sendiri adalah alat kelengkapan DPD RI yang bersifat tetap, yang mempunyai lingkup tugas pada pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Ditambahkan Edwin, lingkup tugas Komite II sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat yaitu pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral serta kehutanan dan lingkungan hidup.

Termasuk, kata dia lagi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal dan pekerjaan umum.(rzt)