Gedung DPRD Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Sebanyak 27 anggota DPRD Kota Pekanbaru melakukan aksi mosi tak percaya terhadap Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani. Namun, aksi itu ditanggapi santai oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pekanbaru. Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, Firmansyah pihaknya mendukung Hamdani yang juga merupakan kader PKS untuk tetap berjuang menjadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

"Delapan orang kader PKS yang berada di DPRD Kota Pekanbaru sudah menyatakan sikap dari awal dilantik untuk mendukung Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru," katanya, Senin (18/05/2020).

Hujan interupsi sebelumnya terjadi dalam rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru yang membahas agenda Laporan Pansus terkait Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 pada Senin (18/05/2020). Sebanyak lima fraksi yang menyampaikan interupsi, yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra Plus, Fraksi Hanura-Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Golkar. Hal itu terjadi saat Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani hendak membuka rapat paripurna.

Ketika itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawati menginterupsi dan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

"Kami menilai Hamdani tidak bisa mengayomi ketujuh fraksi yang ada. Kami dari Fraksi Golkar menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan," ucapnya.

Kemudian, ia langsung meninggalkan kursinya. Akan tetapi, tidak demikian dengan dua orang srikandi Golkar, yaitu Ida Yulita Susanti dan Sovia Septina, yang tetap berada di tempat. Di samping keduanya, ada pula sejumlah angggota DPRD Pekanbaru yang tidak mengikuti keputusan fraksinya, seperti Krismat Hutagalung dari Fraksi Hanura-Nasdem.

Menurut Anggota Fraksi Hanura-Nasdem DPRD Kota Pekanbaru, Eri Sumarni sudah ada 27 orang anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menandatangani surat mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamadani.

"Jadi, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Pekanbaru," katanya.

Dikatakan Fathullah yang juga anggota Fraksi Gerindra., pimpinan DPRD seharusnya menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah.

"Semenjak awal dilantik menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru, tidak ada kenyamanan dan sering rusuh dan setiap paripurna ada masalah terus. Seharusnya, ketua bukan mencari masalah dan harus menyelesaikan masalah," tegasnya.

Ia pun membantah anggota DPRD Kota Pekanbaru bermain proyek.

"Pengesahan RPJMD kemarin sampai dikatakan ada permainan proyek 27 anggota dewan, ini sudah tidak benar," tuturnya.(rzt)