Rumah Sakit Apung (RSA) Nusa Waluya II yang bersandar di Sungai Siak, Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyambut baik kehadiran Rumah Sakit Apung (RSA) Nusa Waluya II di Sungai Siak. Tanggapan itu berbeda dengan reaksi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mempertanyakan legalitas kedatangan RSA milik dr Lie Dharmawan tersebut. Disebutkan, tim RSA berencana membantu pengobatan masyarakat di Kota Pekanbaru.

"Mereka sudah sampaikan juga dokumen sebelum beroperasi di Pekanbaru," ucap Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, H Muhammad Jamil SAg MAg MSi, Selasa (22/9/2020).

Disampaikannya, pengelola sudah memberitahu bahwa RSA Nusa Waluya II tersebut bersandar di Kota Pekanbaru. Mereka melakukan persiapan agar dapat beroperasi. Ia menyatakan, pihaknya sudah membahas hal ini bersama OPD terkait. Mereka telah meninjau kondisi terkini RSA Nusa Waluya II yang bersandar di pelabuhan Pelindo di Sungai Siak. Rencananya, RSA Nusa Waluya II beroperasi di Kota Pekanbaru selama tiga bulan.

"Dokumennya sudah lengkap semua, pemerintah kota juga keluarkan rekomendasi bahwa mereka bisa beroperasi di Kota Pekanbaru," tuturnya.

Legalitas administrasi RSA Nusa Waluya II yang kini bersandar di Pelabuhan Pelindo I, Sungai Siak, Pekanbaru sebelumnya dipertanyakan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Pemprov, keberadaan rumah sakit di bawah Yayasan Dokter Peduli atau doctorSHARE yang didirikan dr Lie Dharmawan tersebut datang tanpa ada koordinasi dengan pemerintah setempat.

Keberadaan RS Apung itu di Pekanbaru bahkan tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020. Pasalnya, kehadiran RS Apung diperuntukan untuk daerah kepulauan terpencil, perbatasan, serta daerah yang tak memiliki rumah sakit. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, sesuai Permenkes, RS itu ada tiga kategori, yaitu RS bergerak, statis, dan lapangan.

"Jadi, untuk RS Apung itu termasuk RS bergerak. Kemudian, kalau kami merujuk di Permenkes Nomor 3 itu, RS Apung berfungsi di daerah perbatasan, kepulauan terpencil, dan tidak mempunyai rumah sakit," ucapnya, Senin (21/9/2020).

"Sekarang, Pekanbaru memiliki rumah sakit apa tidak? Ada 22 rumah sakit di Pekanbaru. Kalau sekarang di Pekanbaru ada rumah sakit apung, jadi tinggal kami saja yang mencernanya," tuturnya setelah pertemuan dengan Pemko Pekanbaru di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (21/9/2020), membahas terkait kedatangan RS Apung di Sungai Siak.

Kalau kedatangan RS Apung untuk membantu pemerintah dalam bidang kesehatan, sambungnya, pihaknya merespons dengan baik. Akan tetapi, imbuhnya, tetap saja persoalan administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Tapi kembali kepada kronologis datangnya rumah sakit itu dalam rangka apa? Karena kami dari provinsi baru mengetahui dalam hal ini. Seharusnya, semua dokumentasi selesai semua, baru kapalnya datang. Kalau seperti itu, kami tahu hitam di atas putihnya. Kalau seperti ini, kan belum tahu," jelasnya.

Oleh sebab itu, kata dia lagi, untuk saat ini pihaknya menunggu kebijakan pimpinan dalam hal ini gubernur Riau terkait keberadaan RS Apung tersebut.

"Saya sudah sampaikan ke pimpinan bahwa fungsi rumah sakit apung sesuai Permenkes Nomor 3 itu," paparnya.

Di sisi lain, soal izin RS Apung itu, ia menyampaikan bahwa dari sudut klasifikasi memang secara spesifik rumah sakit terapung itu tidak diatur. Akan tetapi, jika disinkronkan dengan rumah sakit statis di bawah 50 kamar, itu merupakan tipe D.

"Jadi, rumah sakit tipe D izinnya ada di Kota Pekanbaru. Hanya saja, masalahnya tidak ada koordinasi. Belum lagi dilihat peruntukannya, kami di Riau, khususnya di Pekanbaru, banyak rumah sakit," bebernya.

Lantas, terkait dengan personel yang ada di RS Apung itu, ia menyebut tetap harus dilakukan verifikasi sebab kapal tersebut datang ke Pekanbaru membawa orang.

"Kami kan tak tahu bagaimana SDM-nya makanya itu perlu diverifikasi dulu, baik itu dokumennya dan izin untuk melaksanakan kegiatan di rumah sakit itu," tuntasnya.(rzt)