Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Anggaran rencana peminjaman dana untuk pembangunan sebesar Rp4,4 triliun sudah dimasukkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Adapun pengajuannya diketahui juga sudah masuk dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2020. Menurut Pj Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, wacana peminjaman anggaran untuk pembangunan itu sudah masuk. Namun, untuk persetujuannya, akan dibahas kembali bersama DPRD Riau.

“Di APBD 2020 sudah kami cantumkan, berarti kan APBD itu sendiri kan masih dalam proses dan mengalami penundaan di DPRD yang baru. Mudah-mudahan setelah AKD (Alat Kelengkapan DPRD) terbentuk, minggu depan kami lanjutkan kembali pembicaraan,” ucapnya, Jumat (18/10/2019).

Pemprov Riau, sambungnya, sudah mengkaji rencana peminjaman itu ke pihak yang akan dijadikan tempat peminjaman. Diketahui, ada beberapa BUMN maupun bank yang akan dijadikan acuan peminjaman.

“Terhadap pembiayaan pembangunan, bukan pinjaman sebetulnya pembiayaan infrastruktur. Di APBD Perubahan dilakukan kajian, apa yang diperlukan, berapa yang diperlukan, sistem yang digunakan, ada pinjaman ada obligasi, ada syariah, ada BRK dengan konsorsium. Kan semua sekarang sudah mempresentasikan, hasil kajian itulah nanti menjadi pertimbangan,” papar mantan Pj Bupati Bengkalis ini.

Sementara itu, soal jumlah anggaran yang akan dipinjam ke pihak bank maupun pihak lainnya, ia menyebut anggaran untuk pembanguann di Riau masih tentatif sebab saat ini masih ada pembahasan bersama Bappeda, jumlah pembangunan di Riau ini, mulai dari jalan, jembatan, dan keperluan lainnya.

“Berapa yang disepakati itu, nanti tergantung dari pembahasan. Untuk polanya pembayarannya, itu nanti tidak mengganggu program-program pemerintah, itu wajib. Tidak lagi mengganggu kalau ada pembayaran hutang. Jadi, program ini tidak mengganggu program strategis pemerintah dan yang menjadi kewajiban pemerintah,” jelasnya.

“Yang perlu menjadi pemahaman kami bersama, dia dibutuhkan dana itu karena dana yang akan kami jalankan di tahun berjalan dan APBD kami tidak cukup. Itulah yang dicarikan pembiayaan pembangunan itu,” ungkapnya.(rzt)