ilustrasi

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN - Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan untuk menjaga netralitas pada Pilkada Rohul mendatang. ASN diminta tidak berpihak kepada salah satu calon tertentu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu, Fajrul Islami Damsir.

“ASN tidak boleh berpihak kepada salah satu calon. Meski mereka punya hak pilih, namun mereka harus melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara profesional dan tidak terlibat dalam politik praktis,” katanya, Jumat (31/1/2020).

Diterangkannya, pelaksanaan pilkada tahun ini harus berlangsung sesuai asas-asas kepemiluan, yakni jujur, adil, bebas, dan rahasia serta bersih tanpa adanya kecurangan. Sementara itu, soal potensi adanya pengerahan ASN serta penggunaan program pemerintah yang berpotensi menguntungkan calon petahana, ia mengaku hal tersebut memang menjadi salah satu atensi pengawasan Bawaslu Rohul.

Sebagaimana Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya di Pasal 71, calon petahana memang akan dibatasi kebijakannya. Di antara satu kebijakan yang dimaksud adalah melakukan rotasi, mutasi, dan melantik pejabat 6 bulan sebelum penetapan calon.

“Calon petahana hanya boleh melakukan kegiatan yang anggarannya sudah disusun bersama antara Pemkab Rohul dan DPRD Rohul. Kalau ada program kegiatan yang anggaranya di luar pembahasan antara Pemkab dan DPRD, patut diduga merupakan tindakan yang menguntungkan calon petahana seperti yang dimaksud Undang-Undang Tersebut,” jelasnya.

Di sisi lain, ia pun mengimbau kepada Panwascam se-Rohul untuk proaktif dalam implementasi Undang Undang 10 Tahun 2016 ini, khususnya terkait keterlibatan kepala dan perangkat desa dalam politik praktis di Pilkada Rohul.

“Jajaran Panwascam kami minta untuk memperhatikan program-program dan kegiatan yang dibuat kepala dan perangkat desa, apakah kegiatan atau program tersebut menguntungkan calon tertentu,“ paparnya.

Ia menambahkan, apabila terbukti melanggar Undang-Undang 10 Tahun 2016, tentu akan ada sanksi, baik bersifat administrasi maunpun bersifat pidana. Bahkan, khusus untuk calon petahana, dapat dijatuhi diskualifikasi kalau pada saat penetapan calon, terbukti melanggar Undang-Undang No 10 tahun 2016, khusunya di pasal 71.(rzt)