Pj Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie.

(RIAUHITS.COM) JAKARTA - Penjabat (Pj) Sekdaprov Riau H Ahmad Syah Harrofie menyampaikan pemaparan saat memenuhi undangan Komisi Informasi (KI) Pusat untuk melakukan KI Award. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka mendukung dan mengawal keterbukaan informasi sesuai UU No 14/2008.

Adapun kegiatan itu digelar di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (17/10/2019). Ahmad Syah diketahui berbicara di depan Komisioner KI Pusat, pakar keterbukaan informasi, serta Pakar Hukum Tata negara, peneliti senior LIPI, Prof Siti Zuhro. Dalam paparannya, Ahmad Syah Harrofie mengatakan, PPID Utama Pemprov Riau sudah berjalan sesuai UU KIP dan Permendagri No 3/2017 tentang PPID.

Ia menerangkan, dalam rangka mengawal keterbukaan informasi, PPID Utama Pemprov Riau berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Riau, termasuk dengan NGO yang komit dengan keterbukaan informasi, seperti Fitra Riau.

"Jadi, masalah keterbukaan informasi dan transparansi ini sudah jadi komitmen kami," tuturnya.

Bahkan, kata dia lagi, masalah transparansi dan keterbukaan informasi masuk dalam visi misi gubernur Riau. Disampaikannya juga, keberadaan PPID Utama juga dapat menekan angka sengketa informasi ke KI Provinsi Riau karena setiap terjadi ketidaksepahaman antara pemohon informasi dengan badan publik, PPID Utama juga berupaya melakukan mediasi.

"Jadi, hanya sedikit yang sampai bersengketa ke KI," sebutnya.

Lebih jauh, ia pun berharap agar dengan kinerja PPID Utama Pemprov Riau yang cukup baik, KI Pusat dapat memberikan penilaian yang baik.(rzt)