Kantor BPK Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Jumat (27/12/2019), diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau. Adapun laporan itu diterima langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus MT di Kantor BPK Provinsi Riau, Jalan Jendral Sudirman, Kota Pekanbaru.

Dalam laporan itu, diketahui ada sejumlah catatan untuk Pemko Pekanbaru. Menurut Kepala BPK Provinsi Riau, Thomas Ipoeng Andjar Wasita pihaknya sudah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Pemanfaatan dana APBD kegiatan layanan kesehatan penduduk miskin, dalam pandangan BPK, belum optimal di puskesmas dan jaringannya. Bahkan, ada yang belum tepat sasaran.

"Kondisi ini menyebabkan adanya masyarakat miskin yang belum punya jaminan kesehatan kehilangan kesempatan memperoleh akses pelayanan kesehatan," ucap Thomas.

Di samping soal Dana Kesehatan, sorotan BPK juga terkait masalah pengangkutan sampah perkotaan. Adapun proses pengangkutan sampah oleh penyedia jasa belum sesuai dengan jadwal pengangkutan yang disepakati.

Menurut Firdaus, dirinya tidak menampik pengelolaan sampah menjadi sorotan dalam LHP Kinerja Pemko Pekanbaru. Ia menyatakan, LHP Kinerja menjadi catatan bagi Pemko ke depan.

"Kami akan tindak lanjuti rekomendasi ini dalam 60 hari ke depan, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan," ujarnya.

Ia menerangkan, terdapat temuan positif dan negatif dalam LHP kinerja itu. Pemko pun akan berbenah selama delapan pekan mendatang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait akan menindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

"Insya Allah segera kami akan tindak lanjuti LHP kinerja ini," jelasnya.

Disampaikannya, dirinya belum membaca secara menyeluruh LHP tersebut. Meski demikian, imbuhnya, pemerintah kota siap menindaklanjuti rekomendasi BPK itu.

"LHP itu nantinya akan kami baca, kami pahami, dan tindak lanjuti rekomendasinya," tuntasnya.(rzt)