Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pengajuan penambahan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020 mendatang, sejauh ini belum diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau. Menurut Kepala Biro Administrasi dan Tata Pemerintahan, Sudarman, anggaran yang ada di KPU bagi pelaksanaan Pilkada di 9 Kabupaten/Kota di tengah masa pandemi Covid-19 belum ada perubahan dan dikurangkan.

Termasuk, sambungnya, pada saat pegeseran anggaran di Pemprov Riau, tidak ada pergeseran anggaran bagi KPU.

“Kami masih menunggu laporan dari persiapan pilkada Kabupaten/Kota kota yang 9 daerah. KPU ada meminta penambahan anggaran, tapi kami belum ada dapat pastinya berapa yang diminta KPU,” ucapnya, Jumat (12/6/2020).

Kalau ada pengajuan perubahan anggaran bagi pelaksanaan Pilkada di 9 Kabupaten/Kota, imbuhnya, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Siak, Pelalawan, Meranti, Bengkalis dan Kota Dumai, perlu ada laporan kepastian perubahan anggaran sebelum pelaksanaan.

“Yang jelas, kami tunggu saja laporannya. Kalau permintaan awal anggaran pilkada yang besar itu Kabupaten Bengkalis, kalau tak salah sekitar Rp50 miliar. Kalau daerah yang lain, saya lupa. Sekarang, ada perubahan pelaksanaan karena Pendemi covid-19 ini, pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan,” jelasnya.

Pemprov Riau sebelumnya sudah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020. Adapun dari sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada, Kabupaten Bengkalis menjadi daerah penerima terbanyak dana hibah untuk pelaksaaan Pilkada serentak 2020 sebesar Rp50 miliar. Dana hibah yang diberikan untuk sembilan daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini mencapai Rp364 miliar lebih, untuk KPU dan Bawaslu.

Rincian NPHD Kabupaten/Kota Pelaksana Pilkada 2020 adalah:

- Kota Dumai mendapat dana hibah untuk KPU sebesar Rp28,5 miliar dan Bawaslu Rp8,72 miliar
- Pelalawan KPU sebesar Rp29,9 miliar dan Bawaslu Rp13,9 miliar
- Kuantan Singingi KPU sebesar Rp29,4 miliar dan Bawaslu Rp12,2 miliar
- Indragiri Hulu KPU Rp27,6 miliar dan Bawaslu Rp10 miliar
- Rokan Hulu untuk KPU sebesar Rp28,5 miliar dan Bawaslu Rp14,5 miliar
- Rokan Hilir KPU Rp32,3 miliar dan Bawaslu Rp13 miliar
- Kepulauan Meranti KPU sebesar Rp 22,1 miliar dan Bawaslu Rp9 miliar
- Siak KPU Rp26,4 miliar dan Bawaslu Rp10,8 miliar

(rzt)