Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Riau menuai kritikan Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto. Ia menilai, harus ada evaluasi yang mesti dilakukan dalam penerapan ini. Adapun Ade Agus menyoroti PSBB yang terkesan mengekang, tapi longgar dan juga adanya fenomena penolakan-penolakan dari masyarakat, seperti di Kota Dumai.

"Kami kan sudah bilang dari awal, harus dikaji betul, jangan latah-latahan. Kami ini kan PSBB untuk menghentikan penyebaran Covid-19, namun yang dilakukan pemerintah hanya penetapan status tanpa diiringi dengan protokol yang ada di PSBB itu sendiri. Dengan keadaan pandemi orang sudah susah, dengan PSBB orang lebih susah lagi," ucapnya, Sabtu (23/5/2020).

Disampaikannya, larangan-larangan kepada masyarakat dalam PSBB pun tanggung-tanggung sebab masih ada ruang-ruang keleluasaan yang masih bisa dilanggar. Di samping itu, ia pun mengkritik penututupan akses jalan yang pernah dilakukan Pemko Pekanbaru yang tidak efektif.

"Seharusnya, saat ini yang dilakukan adalah mencegah masyarakat yang mau masuk ke Provinsi Riau, bukan membatasi yang di dalam. Lebih baik pemerintah saat ini merazia yang tidak pakai masker, kemudian orang berkerumunan lebih dari lima orang, itu yang diprioritaskan," tuturnya.

Ia menambahkan, dirinya mengkritik dan mengingatkan agar jangan sampai menjadi sentimen di masyarakat ketika masjid harus ditutup terlebih saat ini bulan Ramadan, tetapi tempat lain seperti mal tetap dibuka.

"Jadi, kalau memang belum siap, kami minta pak wali kota, pak gubernur, cabut dulu PSBB itu,. Jangan sampai PSBB orang, PSBB kami, tapi yang kami PSBB-kan gak tahu. Kalau hanya penutupan jalan, tak PSBB itu," ujar politikus PKB ini.

"Kami hargai kerja tim Gugus Tugas. Namun, memang jangan sampai paniknya dengan mengambil kebijakan kebijakan yang tidak berpikir lagi untuk kemaslahatan orang banyak," tutupnya.(rzt)