Kantor Wali Kota Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak menganggarkan untuk operasional kecamatan pemekaran pada APBD Murni 2020 meski Peraturan Daerah (Perda) telah disahkan. Adapun hal tersebut membuat penerapan pemekaran kecamatan belum dapat dilakukan awal tahun. Pemko Pekanbaru pun sejauh ini masih menghitung jumlah anggaran yang diperlukan.

"Proses pemekaran belum di awal tahun, mungkin di APBD Perubahan tahun depan," ucap Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Noer MBS, Selasa (3/12/2019).

Proses penganggaran, sambungnya, tidak bisa sekaligus. Adapun Pemko awalnya ingin mengambil dari sejumlah anggaran yang ada, tetapi hal itu tidak optimal untuk membiayai pemekaran kecamatan, semntara kecamatan yang dimekarkan membutuhkan anggaran kantor, operasional, ATK, gaji pegawai, hingga tunjangan kinerja pegawai.

"Kalau anggaran, belum bisa kami pastikan besarannya. Intinya, bakal kami hitung kebutuhannya," jelasnya.

Disampaikannya, posisi kantor dari masing-masing kecamatan pemekaran belum jelas. Di sisi lain, kebutuhan untuk penempatan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih dibahas.

"Ada banyak hal yang kami bahas, termasuk dampak pemekaran wilayah bagi masyarakat, ada perubahan data pada identitasnya," paparnya.

Diketahui, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemekaran Kecamatan sudah disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019 lalu. Ada tiga kecamatan baru di Pekanbaru, yakni Tuah Madani, Kulim, dan Rumbai Timur. Di samping itu, terdapat beberapa kecamatan yang akan berganti nama, antara lain, Kecamatan Rumbai diganti dengan nama Rumbai Barat.

Kemudian, Kecamatan Rumbai Pesisir diganti dengan nama Kecamatan Rumbai. Kecamatan Tampan berganti nama menjadi Kecamatan Binawidya.(rzt)