Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pergeseran anggaran sebesar Rp473 miliar untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, pergeseran anggaran ini merujuk pada amanat perubahan anggaran dan diprioritaskan untuk tiga bidang, yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Disampaikannya, pergeseran anggaran Rp473 miliar ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 8 Tahun 2020 pada Maret 2020 lalu sebesar Rp74,9 miliar, yang diposkan pada Belanja Langsung (BL).

"Pergeseran anggaran tahap pertama sebesar Rp74,9 miliar yang dialokasikan di empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penanganan Covid-19," ucapnya, Ahad (19/7/2020).

Adapun keempat OPD ini adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau, dengan jumlah anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp46 miliar lebih; RSUD Arifin Achmad Rp3,5 miliar lebih; RSUD Petala Bumi sebesar Rp1,2 miliar lebih; dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Riau sebesar Rp2,3 miliar lebih. Ditambahkannya, setelah pergeseran anggaran pada tahap pertama, Pemprov Riau lalu melakukan pergeseran anggaran pada tahap kedua berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2020, pada April lalu.

Dikatakannya, realokasi dan refocussing dialihkan dari BL ke Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp399 miliar lebih atau Rp400 miliar.

"Sehingga total anggaran yang dilakukan pergeseran melalui dua tahapan ini sebesar Rp473 miliar lebih. Seluruh dana itu bersumber dari APBD Riau 2020. Kami harap anggaran yang sudah disiapkan ini dapat menangani pandemi Covid-19," paparnya.

Oleh sebab itu, ia berharap dengan adanya pergeseran anggaran ini kondisi keuangan Pemprov Riau dapat terus terjaga.

"Ke depan, kami berharap kondisi keuangan kami terjaga karena kondisi seperti ini membuat sektor keuangan daerah cukup terganggu. Tapi kami akan terus berupaya semaksimal mungkin agar cashflow dapat terjaga dan pembayaran kewajiban dapat dilakukan secara maksimal," tuntasnya.(rzt)