Bupati Pelalawan, HM Harris.

(RIAUHITS.COM) PELALAWAN - Angka final yang akan dipergunakan untuk membiayai penanganganan virus Corona atau Covid-19 sudah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Adapun dana yang dibutuhkan berkisar Rp9 miliar. Finalisasi anggaran penanganan virus Corona ini dibahas Pemkab Pelalawan dengan melibatkan instansi terkait secara maraton.

Diketahui, pergeseran dana ini bersumber dari Dinas Kesehatan (Diskes) dan RSUD Selasih Pangkalan Kerinci.

"Untuk angka finalnya, kami sudah dapat, yakni berkisar Rp9 miliar lebih. Sebelumnya, angka Rp25 miliar itu merupakan total anggaran yang bisa kami pakai untuk penanganan virus Corona. Akan tetapi, setelah kami hitung, ditemukan angka Rp9 miliar," ucap Bupati Pelalawan HM Harris, Kamis (26/3/2020), didampingi sejumlah pejabat Pemkab Pelalawan, seperti Sekkda H. Tengku Mukhlis, Asisten I H Atmonadi, Kepala BPKAD Devitson, Kepala DPM-PTSP Budi Surlani, Kepala BPBD Hadi Penandio, dan Kadis DLH Eko Novitra.

Diterangkanya, seluruh biaya ini diperlukan untuk penanganan virus Corona selama satu tahun ke depan. Adapun sebelumnya, Pemkab Pelalawan menyiapkan anggaran untuk penanganan virus corona senilai Rp25 miliar. Lantas, Bupati Harris meluruskan pernyataan itu. Ia menyatakan, dana Rp25 miliar ini merupakan dana yang dapat digunakan, bukan untuk kebutuhan bisa dipakai.

"Yang kemarin itu total dana yang bisa gunakan Rp25 miliar, belum kami hitung. Setelah kami hitung, sesuai kebutuhan baru, ditemukan angka pas, yakni senilai Rp9 miliar lebih," jelasnya.

Kendati sudah mendapatkan angka final sesuai kebutuhan riil, sambungnya, tim Pemkab Pelalawan terus menggodok agar dana yang dianggap penting di Diskes dan RSUD tidak terganggu.

"Saat ini, tim terus berupaya melakukan pergeseran anggaran di dua instansi ini sehingga anggaran urgent mereka tidak terganggu," sebutnya.

Ia menjelaskan, setidaknya, dana penanganan untuk virus Corona ini sudah didata secara cermat. Beberapa kebutuhannya meliputi pengadaan BMHP dasar, pengadaan BMHP rujukan, pengadaan obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan bahan habis pakai non medis, rehab ruang isolasi, dan pengadaan alat ruang isolasi covid-19. Dikatakannya, seterusnya, anggaran ini sudah dapat direalisasikan cepat, tetapi untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), setelah ditelusuri, memakan waktu tiga bulan. Antisipasi biar cepat diperoleh untuk pengadaan APD ini ia menawarkan opsi untuk melibatkan UMKM tempatan.

"APD ini sebagian bisa kami berdayakan masyarakat melalui UMKM," ungkapnya.

Lebih jauh, ia meminta pihak kejaksaan untuk memberikan pendampingan terhadap anggaran penanganan Covid-19.(rzt)