Gubernur Riau, Syamsuar.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang sudah diterapkan Jakarta tidak bisa diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Hal itu terganjal oleh masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut Gubernur Riau, Syamsuar ada beberapa faktor yang membuat Riau tidak bisa menerapkan PSBB.

Di antara faktor itu adalah Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota saat ini harus menerima dan menampung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan dari Malaysia melalui pelabuhan Dumai.

"Untuk PSBB, kami belum melangkah ke sana, gugus tugas provinsi dan bersama bupati dan wali kota belum menetapkan. Masih ada pekerjaan rumah yang masih kami kerjakan. Selagi masih ada TKI ke Riau, sulit kami melakukan PSBB,” katanya, Selasa (7/4/2020).

Disampaikannya, dirinya bakal meminta penjelasan kepada pemerintah pusat kapan masalah TKI ini selesai.

“Kami akan meminta penjelasan Kementerian PMK masalah TKI ini sampai kapan selesai,” jelasnya.

Pemprov Riau saat ini sudah berkoordinasi dengan provinsi tetangga, seperti Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Jambi. Adapun guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, telah dibuka posko pemantauan dipintu masuk perbatasan di tiga provinsi itu. Setiap pengendara yang keluar masuk, baik dari daerah asal maupun dari Riau keluar, bakal diperiksa.

“Setiap warga yang masuk, baik dari Sumbar, Sumut dan Jambi, wajib tes kesehatan dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Di perbatasan Sumbar, ada tiga posko, yakni di Kampar dan Limapuluh Kota, Rohul, dan Pasaman serta Kuansing dan Kiliran Jao Sumbar. Selanjutnya, perbatasan dengan Sumut di Rokan Hulu dan Padang Lawas, serta di Rohil dengan Labuhan Batu, sedangkan dengan Jambi di perbatasan Tembilahan dan Jambi,” tuturnya.(rzt)