Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Usulan peminjaman hutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp2,5 triliun untuk infrastruktur oleh Pemprov Riau membuat Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengaku heran. Hal ini karena pada pertemuan terakhir dengan ketua-ketua fraksi DPRD Riau, Gubri menyampaikan bahwa akan melakukan pinjaman yang dimaksudkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke daerah.

"Awalnya, disampaikan ke kami akan ada usulan peminjaman, persentase ke infrastuktur itu kecil, kecenderungannya tentu ke BLT, bantuan perekonomian rakyat seperti pertanian, dan sosial, modal usaha, dan sebagainya," ucapnya.

"Yang paling penting, apakah PEN itu digunakan untuk infrastruktur itu sudah benar? PEN itu kan untuk agar tak terjadi resesi ekonomi. Bukan hanya Riau yang mengajukan pinjaman itu, hampir seluruh provinsi. Namun, yang beda peruntukannya saya lihat memang Riau saja, yang lain mayoritas fokusnya ke ekonomi masyarakat," jelasnya.

Ia menerangkan, dengan peminjaman yang akan difokuskan dengan infrastruktur, hal tersebut sudah menjauh dari konteks PEN itu sendiri.

"Kelebihan PEN ini tidak perlu ada persetujuan DPRD, hanya penyampaian saja. Ya, kalau itu yang akan dipinjam dan digunakan, ya wajar-wajar saja. Tidak setuju pun DPRD, nantinya tetap harus setuju, tapi kita minta ini harus dibicarakan karena uangnya kan nanti masuk di APBD juga," paparnya.

Ditambahkannya, kalau memang akan diperuntukkan sebagai infrastruktur, DPRD perlu mengetahui jalan dan jembatan mana saja yang perlu dibangun. Jika membangun jalan, apakah sudah pembebasan lahan dan semacamnya.

"Harus jelas dulu lokusnya. Kami tak bisa bangunnya sektoral karena yang membayarnya itu 12 kabupaten, ini kan utang kami semua. Kalau nanti hanya dibangun di pesisir saja atau di daratan saja. Pada prinsipnya, DPRD dalam pinjaman ini setuju apabila tepat sasaran," bebernya.

Ia pun menyebut, harus juga dihitung jumlah yang akan dipinjam dan kemampuan keuangan daerah dalam hal pembayaran. Hal itu penting sebab kalau pinjaman sudah di angka triliunan, pasti tidak akan selesai pada masa kepemimpinan Gubri Syamsuar.

"Kalau sudah T, itu tak mungkin bisa diselesaikan di periode Pak Syamsuar, bisa ke periode selanjutnya," tuntasnya.(rzt)