Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Minimnya anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru yang diusulkan dalam RAPBD 2020 sangat disayangkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel SH. Padahal, dalam sejumlah pertemuan, Pemko Pekanbaru menyatakan akan serius menyelesaikan persoalan banjir. Akan tetapi, ternyata komitmen itu tidak diterjemahkan dalam penganggaran tahun depan.

"Anggaran untuk PUPR di tahun 2020 ini turun dari Rp257 miliar jadi Rp182 miliar. Dengan anggaran ini, sudah dapat dipastikan kegiatan-kegiatan prioritas untuk kepentingan isu-isu 2019 tidak terakomodir," ucapanya setelah menggelar hearing dengan Dinas PUPR Pemko Pekanbaru, Kamis (25/7/2019).

Seperti banjir besar yang tempo hari sempat memakan korban jiwa, imbuhnya, anggaran untuk penanganan banjir tersebut hanya diterjemahkan dalam KUA KPPS, Rp2,2 miliar, plus operasi pemeliharaan. Ditegaskannya, dengan anggaran penanganan banjir hanya Rp2,2 miliar, dipastikan pada tahun 2020 Pekanbaru belum bisa menuntaskan persoalan banjir.

"Sementara kepala daerah kemarin kan menginginkan 2020 diterjemahkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah banjir, tuntas," tuturnya.

Politikus Partai Golkar itu menerangkan, untuk menyelesaikan masalah banjir dalam waktu dekat ini, dapat dilakukan dengan menginventarisasi berapa titik genangan dan banjir di Pekanbaru, kemudian dituangkan dalam anggaran untuk dilakukan penanganan, baik dengan pembangunan drainase dan lain sebagainya. Meski demikian, penanganan masalah banjir dengan cara itu belum akan maksimal sebab perlu master plan yang jelas.

"Tentunya dengan membuat master plan banjir menganggarkan master plan banjir di Anggaran Perubahan 2019, misalnya, supaya direalisasikan nanti di tahun anggaran berikutnya. Kalau perlu, kami usulkan buat Pansus membicarakan masalah perencanaan master plan banjir, termasuk realisasi kegiatan anggaran untuk banjir ini," jelasnya.

Ia menabahkan, untuk master plan banjir itu, dapat dilakukan penganggaran nantinya, multiyears atau tunggal saja, setiap tahun dikerjakan.

"Tapi harus sudah disepakati berdasarkan master plan banjir. Misalnya, dibutuhkan anggaran senilai Rp500 miliar untuk menyelesaikan banjir Kota Pekanbaru, nah kan ada tanggung jawab pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang interland dengan Kota Pekanbaru, seperti Kampar, Siak, Pelalawan. Itu didudukkan juga sehingga adalah political will dari pemerintah kota ini untuk menyelesaikan banjir," paparnya.

Di samping itu, kata dia lagi, persoalan yang mendasar atas pengurangan anggaran untuk Dinas PUPR itu pun berkaitan masalah jalan. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Pekanbaru yang ia peroleh, banyak jalan di Kota Pekanbaru yang rusak, berlubang, sebagiannya lagi membutuhkan pengaspalan ulang.

"Belum lagi jalan-jalan baru, jalan-jalan akses, jalan-jalan yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mengurai kemacetan butuh jalan alternatif," bebernya.

Lantaran Pekanbaru berkembang pesat, sambungnya, maka kendaraan-kendaraan, baik mobil, sepeda motor tumbuh setiap harinya.

"Anggarannya juga tidak signifikan untuk melayani ini, tidak ada yang cukup untuk itu sehingga dapat dipastikan problem-problem jalan berlubang, pengaspalan ulang, itu tidak bisa ditangani di APBD 2020," tegasnya.

Lebih jauh disampaikannya, pihaknya ingin ada maping tentang kondisi jalan dan jembatan di Kota Pekanbaru, yang berjumlah 80. Dari jumlah itu, perlu pemeliharaan, kemudian pasti ada kebutuhan jembatan lagi. Ia pun mengaku sangat prihatin dengan kondisi anggaran yang ada saat ini lantaran sangat jauh dari yang dicita-citakan pemerintah untuk penyelesaian berbagai problem selama ini, baik msalah banjir, jalan rusak, dan berkaitan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat.

"Ini yang akan kami laporkan ke Badan Anggaran nanti supaya memangkas OPD yang seremonial, kegiatannya tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, ditarik angarannya ke yang urusan wajib," tutupnya.(rzt)