Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PASIR PENGARAIAN – Defisit anggaran hingga Rp100 miliar menimpa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) karena adanya perubahan asumsi target penerimaan dana transfer pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Rohul hingga akhir tahun 2019. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Rohul, Abdul Haris SSos Msi, asumsi penerimaan Rokan Hulu dari sektor Dana Bagi Hasil (DBH) yang termuat dalam APBD Rohul 2019 berjumlah sebesar Rp240 miliar.

Adapun estimasi itu mengacu terhadap Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 129 tahun 2018, tentang rincian APBN 2019 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomo 103/PMK.07/2018, tentang penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH menurut daerah Provinsi/Kabupaten/kota tahun 2018. Akan tetapi, pada pertengahan 2019, Kementerian Keuangan Mengeluarkan Peraturan Kementrian Keuangan RI no 77/PMK.07/2019 tentang penyaluran kurang bayar DBH 2019, dan untuk DBH kabupaten Rohul yang awalnya akan direalisasikan sebesar Rp240 miliar, hanya akan direalisasikan sebesar Rp170 miliar.

“Tidak hanya itu, dalam PMK baru tersebut pemerintah Pusat juga akan melakukan tunda Bayar DBH untuk Triwulan IV sehingga kami perkirakan defisit anggaran yang akan kami alami itu mencapai Rp100 miliar," ucapnya, Senin (17/6/2019).

Ia menerangkan, menyikapi defisit anggaran itu, pemerintah kabupaten Rokan Hulu akan melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat di seluruh OPD di lingkungan Pemkab Rohul. Tujuanya untuk menghindari terjadinya tunda bayar terhadap kegiatan-kegiatan yang mulanya sudah dianggarkan dalam APBD 2019. Di samping itu, terhadap program dan kegiatan fisik yang belum dilaksanakan, OPD sementara waktu diimbau tidak mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sampai adanya kepastian sumber dana anggaran.

“Kami imbau kepada seluruh OPD untuk mulai melakukan efisiensi anggaran di instansi masing-masing, di mana anggaran yag masih bisa ditangguhkan, tangguhkan dulu pelaksanaan di tahun depan," tutupnya.(rzt)