Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemetaaan atau mapping untuk melihat persoalan yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau akan dilakukan oleh Inspektorat Riau. Hal itu sebagai upaya untuk membenahi kondisi BUMD Riau yang menjadi catatan BPK RI.

"Kami coba untuk merangkum BUMD-BUMD yang ada di Riau. Inspektorat nanti akan mencoba mapping dengan Biro Perekonomian Riau untuk mencapture kondisi BUMD Riau. Setelah itu, akan dirangkum persoalannya," ucap Kepala Inspektorat Riau, Sigit Juli Hendrawan, Jumat (24/7/2020).

Disampaikannya, nantinya masing-masing BUMD akan dievaluasi. Akan tetapi, dari tujuh BUMD, pihaknya akan melihat mana BUMD yang menjadi prioritas utama yang akan dilakukan evaluasi. Di samping itu, pihaknya pun bakal menerapkan audit kinerja pendapatan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kinerja BUMD Riau.

"Dari audit kinerja itu, kami bisa memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah. Tentu rekomendasi yang kami berikan bagaimana bisa menurunkan risiko yang ada di RPJMD sehingga RPJMD lima tahun kedepan target golnya tercapai," paparnya.

Ia menyatakan, dalam audit kinerja ini, Inspektorat Riau bakal melakukan pendekatan Integrated Performance Measuremment System (IPMS).

"Nah, dari IPMS inilah kami dapat melakukan identifikasi apa penyebab kelemahan yang terjadi dalam pendapatan asli daerah di BUMD. Dengan begitu, kami dapat memberikan rekomendasi yang strategis kepada pemerintah daerah sehingga dapat membangun pendapatan daerah," jelasnya.

Lantas, apakah dari hasil evaluasi akan ada membekuan BUMD Riau yang tidak memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah? Ia menyebut langkah itu dapat saja diambil, bergantung hasil evaluasi dan pembahasan dengan stokeholder terkait hasil evaluasi.

"Sekarang kan saya belum bisa melihat kondisi rill yang terjadi di BUMD Riau, tapi yang jelas saya akan melakukan mapping dan capture dulu kondisi BUMD Riau. Dan segala arah akan kami sikapi dan secara paralel akan kami proses terus," tutupnya.

Dari tujuh BUMD Riau, diketahui ada empat BUMD yang menjadi catatan BPK, yakni PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Riau Petroleum (RP), dan PT Riau Airline (RAL).(rzt)