Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Seluruh pejabat yang dilantik pada Selasa (7/1/2020) lalu sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan. Adapun para pejabat yang ditempatkan di suatu jabatan pun sudah melalui penilaian sesuai kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi.

"Jadi, mohon masalah pelantikan ini jangan dipolitisasi. Sampai ada yang mengait-ngaitkan dengan masalah keluarga atau kerabat pimpinan. Ini kan kesannya jadi lain," katanya, Kamis (9/1/2020) malam.

Disampaikannya, tidak mudah untuk mendudukkan seorang pejabat tanpa melihat kemampuan yang bersangkutan.

"Kalau yang bersangkutan punya kemampuan, kenapa tidak? Masa' karena dia kerabat pimpinan nggak boleh? Nggak bisa gitulah," ucapnya.

Mantan Karo Hukum ini menyebut, dirinya menyadari pasti ada pihak-pihak yang kurang puas dengan pelantikan pejabat baru-baru ini.

"Itu sesuatu yang wajar saja. Nggak mungkin kan semua orang senang," bebernya.

Terlebih, imbuhnya, ada pejabat yang terpaksa tidak dapat jabatan atau nonjob akibat berkurangnya jabatan setelah diberlakukannya Perda SOTK yang baru.

"Bayangkan saja, dari 42 OPD, jadi 37 OPD. Berarti ada 5 OPD yang hilang. Tentu logikanya banyak pejabat yang tak dapat tempat," sebutnya.

Lebih jauh, ia pun mengimbau agar ASN bekerja dengan baik saja. Kalau kinerja baik, sambungnya, pimpinan pasti akan menilai.

"Lebih baik kami tunjukkan saja kinerja kami. Mudah-mudahan diberi amanah oleh pimpinan," tutupnya.(rzt)