Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah diminta untuk memberikan subsidi biaya pemeriksaan rapid test. Hal itu sebagaimana permintaan operator bandara. Alasannya adalah industri penerbangan hampir bangkrut lantaran sepinya penumpang pesawat akibat pandemi Covid-19. Menanggapi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum berencana mengalokasikan anggaran subsidi pemeriksaan rapid test terhadap pengguna jasa udara di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, untuk tarif rapid test sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI.

"Sesuai Permenkes, biaya rapid test sebesar Rp150 ribu sekali pemeriksaan. Jadi, untuk tarif rapid test kami masih ikut aturan itu," ucapnya, Kamis (16/7/2020).

Mengenai permintaan biaya rapid test disubsidi oleh pemerintah, diakuinya pihaknya sejauh saat ini pihaknya belum menerima permintaan secara resmi dari pengelola Bandara SSK II Pekanbaru, yakni Angkasa Pura II.

"Dan sejauh ini, kami, Pemprov Riau, belum ada rencana untuk mengalokasikan subsidi untuk pemeriksaan rapid test itu. Jika memang ada permintaan, tentu kami akan konsultasi dengan ketua gugus tugas (Gubernur Riau) terlebih dahulu," tuturnya.(rzt)