Fithriady Syam

(Tinjauan Hasil Migas dan Multiplier Effect Bagi Pembangunan Nasional)
Oleh: Fithriady Syam

DENTANG jarum jam pukul 00.01 WIB tanggal 09 Agustus 2021, sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, apatah lagi oleh warga di Provinsi Riau. Pasalnya, itulah tenggat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Riau berakhir sudah, setelah 97 tahun melakukan ekplorasi minyak di Bumi Lancang Kuning.

Mulai dari menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, pengamat perminyakan, Gubri, anggota dewan, tokoh masyarakat, hingga lima kepala daerah masing-masing Bupati Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kampar, rela menahan kantuk dan ‘’begadang’’ menunggu jadwal tersebut. Harapannya cuma satu, yaitu semoga peralihan pengelolaan ladang minyak bernama Blok Rokan ini, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Riau dan seluruh rakyat Indonesia. Harap-harap cemas itu berakhir sudah, alih kelola mulus tanpa hambatan. Pertamina resmi mengelola ladang minyak Riau itu dengan membentuk PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ini sekaligus jadi ‘’kado’’ terindah sempena Hari Jadi Riau ke 64 yang jatuh pada hari yang sama. Itulah gambaran sepintas peralihan salah satu ladang minyak di Riau, di antara banyaknya ladang minyak dan gas bumi lainnya sebagai anugerah Sang Khalik untuk orang Riau dan bangsa ini.

    Adalah Rudi Rubiandini Suharsyah, akademisi dan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menjadi narasumber pada Webinar Media “Hulu Migas Update’’ yang ditaja PWI Riau 22 Oktober 2021 lalu, yang menyebabkan ‘’andrenalin’’ sekitar 250 wartawan langsung naik. Apa pasal? Tenyata profesor yang pernah menjadi Wakil Menteri ESDM ini mencungkil tentang potensi Minyak dan Gas (Migas) Riau. ‘’Minyak Riau ini belum digarap maksimal, baru digores-gores sedikit, belum ditusuk, istilah sekarang belum divaksin. Minyak ini tidak seperti dugaan kita, tidak akan habis dalam waktu dekat ini. Masih panjang perjalanan untuk anak cucu. Ekplorasi minyak Riau ini baru digali 300 meter. Riau akan bisa lebih makmur di masa datang,’’ sebut pria berkacamata ini. Iye kah?

    Makin lama pria ini bertutur, makin banyak data yang didedahkan. Makin sesak rasa di dada. Rasa ingin tahu, tiba-tiba memuncak. Disebutkannya, Migas Riau, telah memberikan mutiplier effect terhadap pembangunan nasional. ‘’Riau pernah mengalami kejayaan, Nomor 1 di Indonesia, mampu menyokong ekonomi Indonesia. Tapi saat ini, produksi tertinggi sudah berpindah ke Jawa Timur,’’ tambahnya. ‘’Kini produksi migas Sumbagut ini ada di urutan dua. Jika masyarakatnya memberikan dukungan yang positif untuk ekplorasi, maka daerah ini akan lebih sejahtera, hingga anak cucu kita di masa depan,’’ tambah pakar perminyakan ITB ini lagi.

Di tempat terpisah, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan, Indonesia masih kaya akan minyak dan gas. Kondisi saat ini, dari 128 cekungan (sumber minyak) yang dimiliki, baru 54 cekungan yang baru dibor. ‘’Masih banyak potensi yang lain yang belum dilakukan pengeboran. Kita kan tidak tahu, kemungkinan ditemukan lagi seperti di Masela," katanya pada awak media mencontohkan.

Lampaui Target, Setor Rp 136, 8 T untuk Negara
    ‘’Kami  bersyukur pada Kuartal III/2021 ini, salah satu KPI (Key Performance Indicator) SKK Migas, penerimaan negara telah tercapai, bahkan melebihi target. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait atas dukungan serta kerjasama yang baik, sehingga industri ini berhasil memberikan penerimaan negara yang optimal di masa pandemi seperti ini," ungkap Dwi, sumringah saat jumpa pers Kinerja Hulu Migas Kuartal  III 2021, Oktober lalu di Jakarta.

Momentum membaiknya harga minyak dunia berhasil dimaksimalkan oleh kinerja hulu minyak dan gas bumi. Hingga Kuartal III (30 September 2021), penerimaan negara yang dihasilkan industri hulu migas mencapai Rp 136,8 (kurs 1 USD = Rp14.350,-) Triliun dan telah melampaui target APBN 2021 yang ditetapkan sebesar 131%. Sebuah pencapaian yang patut diberi like dan dua jempol.

Dwi menambahkan, optimalnya penerimaan negara ini tidak lepas dari harga minyak dunia yang berangsur membaik dan efisiensi kegiatan operasi hulu migas. "Mulai pertengahan tahun 2021, harga ICP (Indonesian Crude Price) mulai mengalami kenaikan, per September ini mencapai US$ 72,2/barel. Tentu kita semua berharap membaiknya harga minyak dunia ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha hulu migas, agar gairah investasi dapat kembali menggeliat setelah sempat lesu pada 2020 lalu,’’ ujarnya.

    Ini tentu saja membuktikan bahwa sangat banyak harapan kepada hasil migas tanah air, sehingga akan mampu mengangkat dan menggerakan ekonomi daerah, nasional dan memberikan dampak positif bagi ekonomi rakyat Indonesia secara luas.

Proyeksi 1 Juta Barel per Hari
Pada satu kesempatan, Direktur Operasional SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, produksi minyak Indonesia saat ini 729 ribu barel per hari atau BOPD. Sedangkan, target APBN sebesar 775 ribu. Menurut Fatar, kemampuan KKKS hanya bisa 729 ribu BOPD. Untuk menghindari ketergantungan impor tahun 2025, perlu cara agar energi primer dapat dipenuhi hingga 2025. Solusinya, dari tahun ke tahun ekpolarasi harus terus ditingkatkan. "Wilayah kerja yang tidak performance kita ganti. Dibanding target 775 barel per hari, kemampuan KKKS hanya 729 ribu. Jadi harus ada upaya, tidak hanya SKK Migas tapi juga kolabarasi dengan KKKS," kata Fatar kepada wartawan, di bilangan Cikini Jakarta Agustus lalu.

Sebab itu, Fatar melanjutkan, pada 2030, SKK Migas menargetkan 1 juta barel per hari. Dia menambahkan, jika tidak diantisipasi, kebutuhan migas akan mencapai 2 juta BOPD pada 2030. Dampaknya, impor akan meningkat. Padahal, di tahun 2025, pemerintah mencanangkan akan mengurangi impor. Dalam upaya itu, beragam langkah strategis terus dan akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang.

"Khusus untuk kegiatan eksplorasi, dalam KKP dan KP sudah dialokasikan sebesar US$1,14 miliar untuk meningkatkan penemuan eksplorasi," kata Dwi bertekad. Meningkatkan investasi dan mencari investor baru, SKK Migas mencanangkan exploration roadshow ke enam negara dengan mempromosikan sepuluh area giant field. Rencana ini memang bukan perkara mudah. Teknologi canggih akan ‘’bicara’’ di lapangan. Dukungan masyarakat dan kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk ini. Misalnya pembebasan tanah, keamanan, mobilitas alat yang sangat banyak. Untuk kesuksesan 1 juta barel ini, penting juga  memberi pengetahuan dan pemahamn yang utuh tentang guna migas ke tengah masyarakat luas. Manfaatnya bukan hanya di daerah yang dibor, namun juga untuk kemaslahatan rakyat negara ini secara luas.

Satu juta barel per hari ini tentu akan diupayakan oleh segenap potensi dan peluang yang ada. Bagi PHR misalnya, ada rencana pengeboran baru sumur-sumur minyak, terutama yang selama ini belum tersentuh. Hingga akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Dan mantabnya lagi, dalam 100 hari kerja PHR (November 2021) sudah behasil melakukan pengeboran 100 ladang baru. Selanjutnya, di tahun 2022, PHR merencanakan pengeboran sekitar 500 sumur baru. Bisa dibayangkan, dari rencana ini akan banyak penyiapan, mobilisasi alat-alat ekplorasi, teknologi canggih, untuk tambahan 10 rig pemboran, sehingga total tersedia 16 rig pemboran, serta 29 rig untuk kegiatan Work Over & Well Service yang merupakan mirroring dari kontrak sebelumnya. Untuk itu, sangat diperlukan pemahaman yang utuh bagi masyarakat luas, hubungan timbal balik nan harmonis, terutama mendukung proyeksi produksi yang ditetapkan pemerintah itu. Multiplier effect pasti akan terjadi untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan saja bagi daerah yang terdampak proses ekplorasi.

Sesuai keinginan banyak pihak, dalam mendukung capaian 1 juta BOPD tahun 2030 itu, sejak dua tahun lalu SKK Migas bekerja keras, mengusahakan agar tingkat produksi minyak di tanah air bisa tercapai. Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, kompak satu cita-cita. Keduanya berharap produksi migas Riau harus dijaga keberlanjutannya. Akhir Juli 2021 lalu, rata-rata produksi PHR sekitar 160,5 ribu barel per hari atau sekitar 24% dari produksi nasional, dan 41 juta kaki kubik per hari untuk gas bumi. Keduanya berkomitmen melakukan investasi yang masif agar produksi dari wilayah kerja tidak lagi menurun, bahkan harus dapat ditingkatkan. “Ini harus menjadi komitmen Pertamina, mengingat PHR merupakan salah satu lokasi terbesar di Indonesia yang bernilai strategis memenuhi target produksi 1 juta BOPD tahun 2030 mendatang,” sebut Menteri Arifin.

Begitu pula harapan yang sama untuk ladang minyak di Bojonegoro yang merupakan sumber utama minyak bumi di tanah air. Keberhasilan pengelolaan lapangan Banyu Urip di Blok Cepu Bojonegoro Jawa Timur, yang merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia, yakni mencapai 210 ribu barel per hari atau sekitar 30% dari produksi minyak Indonesia, sangat menentukan keberhasilan target produksi minyak pemerintah itu.

Nicke Widyawati menyebut, mencapai 1 juta merupakan kebanggaan bagi Pertamina. Untuk itu, harus dipastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek Sumber Daya Manusia, finansial, komersial, asset supply chain management serta IT. “Kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan, tapi aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” ujar Nicke mengingatkan.

Migas Riau, Mengalir Hingga Jauh...
Membedah tentang minyak Riau, memang selalu menarik. Ada yang hobbi menghitung angka-angka hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Riau, ada yang suka menghitung manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari pembangunan, ada pula yang fokus transfer pengetahuan dan teknologi kepada anak kemenakan tempatan, sehingga bisa jadi pelanjut generasi pengelola perminyakan.

Soal DBH Migas ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Asteran Primanto Bhakti menyebutkan bahwa Sumatera (salah satunya  Riau) menjadi daerah penghasil minyak dan gas dan menerima alokasi DBH Migas terbesar tahun 2021. Disebutkannya, penerimaan DBH migas di Sumatera 2021 mencapai Rp 3,7 triliun. Terdiri dari daerah penghasil yang mendapatkan sebesar Rp 2,4 triliun. Lalu, 94 daerah non penghasil Migas dengan alokasi DBH Rp 1,3 triliun. "Pulau Sumatera memiliki jumlah daerah penghasil maupun alokasi DBH Migas terbesar yaitu 39 daerah dengan total Rp 3,7 triliun," ungkapnya.

Dia membentangkan, menghitung alokasi DBH migas, bersumber dari data lifting migas dan jenis minyak dari setiap daerah. Data ini berasal dari masing-masing produsen migas atau KKKS. "Lalu, dari Dirjen Anggaran akan berikan data PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Nah ini akan dihitung. Semua sudah ada formulanya, DBH migas sangat rigid," jelasnya.

Bagi Provinsi Riau, kontribusi rata-rata pertahun bagi hasil DBH Migas sekitar Rp 1,7 triliun untuk menggerakan perekonomian tidak diragukan lagi. Jumlah ini telah mengeliatkan dan menjadikan Riau bisa “bersolek” dan membangun dari hari ke hari. Banyak ekonom dan pejabat Riau, paham betul DBH Migas yang sudah berhasil membangun Riau. Yulisman BI, Ketua DPRD Riau, menuturkan bahwa migas sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian Riau. “Memang ini sudah menjadi penopang utama. Migas menjadi sumber dalam pembangunan Riau sejak lama. Sebagai salah satu provinsi yang beberapa kabupatennya menjadi sumber ekplorasi, Riau sangat bergantung terhadap hasil DBH migas itu. DPRD Riau terus berupaya supaya dana-dana ini diberikan sesuai jadwal dan besaran yang ditentukan, sebab kalau tertunda, maka akan berpengaruh banyak terhadap keuangan daerah,” katanya dalam sebuah kesempatan.

Dana bagi hasil diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk diselami bersama, berdasarkan UU itu, dari 100 persen pendapatan minyak bumi, pemerintah pusat mendapat bagian 84,5 persen. Sementara, pemerintah daerah mendapat 15,5 persen, yang 0,5 persennya dialokasikan untuk pendidikan. Adapun sisa 15 persen dibagi sesuai ketentuan berlaku. Contohnya, bila daerah penghasilnya merupakan kabupataen/kota, maka rincian pengalokasian adalah 3 persen untuk provinsi, 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil minyak, dan 6 persen untuk kabupaten/kota non-penghasil. Dari bagi hasil gas bumi, pemerintah pusat mendapatkan 69,5 persen dan pemerintah daerah 30,5 persen, yang 0,5 persennya untuk pembangunan pendidikan. Sisa 30 persennya kemudian dibagi sesuai ketentuan berlaku. Konkretnya, bila daerah penghasilnya merupakan kabupataen/kota, maka rinciannya 6 persen untuk provinsi, 12 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 12 persen untuk kabupaten/kota non-penghasil. Klop, istilah anak muda kini, asal batonang pembagian rato.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi daerahnya. DBH Migas sangat bergantung pada hasil produksi yang dihasilkan. Penerimaan daerah melalui DBH migas, telah dialokasikan pemerintah pusat berdasarkan hasil produksi disetiap tahunnya. Semakin tinggi produksi migasnya, maka akan semakin tinggi pula alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah. Sebagai contoh (Data 2020), penerima DBH minyak gas bumi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Bengkalis senilai Rp 664,13 miliar, kemudian Kabupaten Rokan Hilir Rp 410,45 miliar, lalu Kabupaten Siak Rp 326,26 miliar, selanjutnya Kabupaten Kampar Rp 286,13 miliar, dan Kabupaten Indragiri Hilir Rp 186 miliar. Selain itu, Kabupaten Kuantan Singingi Rp 186,24 miliar, Kota Dumai Rp 186,24 miliar dan Kota Pekanbaru Rp 186,24 miliar juga mendapatkan ‘’jatah’’.

Ada hal menarik yang bentangkan oleh Rudi Rubiandini dalam kaitannya DBH migas ini. Menurutnya, pembagian ini memang sudah ada kebijakan pemerintah, namun dalam skala daerah, sebaiknya Pemerintah Daerah dan DPRD bisa membuat aturan atau Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara transparan dan diumumkan ke publik besaran hingga ke daerah-daerah terkecil sumber migas, misalnya kecamatan, desa, kelurahan dan kampung. Sehingga akan lebih membawa dampak pada kemakmuran daerah yang areal wilayahnya digunakan untuk ekplorasi migas. Kearifan lokal, akan lebih terjaga bila komposisi DBH migas bisa sampai ke bagian daerah terkecil. Minyak Riau mengalir hingga jauh dan menjadi penopang ekonomi nasional, juga semestinya diikuti oleh dana DBH yang juga mengalir ke pelosok negeri di Rantau Riau ini.

Akhirnya, semua sepakat dengan DBH migas, terlihat nyata pembangunan Riau. Disempurnakan pula dengan kontribusi 8 KKKS di Riau yang terus memberikan sokongan terhadap kemajuan Negeri Lancang Kuning ini di berbagai bidang, mulai pendidikan, generasi muda, ekonomi kerakyatan, seni budaya, IT, SDM profesional. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terus mengalir dari PHR, EMP Bentu, EMP Malacca Strait SA, BOB PT BPS-Pertamina Hulu, PHE Siak, PHE Kampar, Pertamina EP Field Lirik dan SPR Langgak, dipandang masih diperlukan untuk menjadikan Riau lebih baik, ciamik, dan bedelau. ***  

(Wartawan RiauRaya TV)