Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) MERANTI - Pada tanggal 9 Desember 2020 nanti akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada). Petugas saat pelaksanaan Pemilu nantinya akan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap karena khawatir terhadap virus corona yang masih melanda. Di samping petugas, di lokasi pelaksanaan Pilkada nantinya juga akan disiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, atau pun masker.

Warga yang mengantre diketahui juga harus duduk berjarak antara satu sama lain. Adapun terkait penyediaan APD, KPU Kepulauan Meranti mulai membahas besaran anggaran yang dibutuhkan. KPU juga sudah menggelar rapat internal terkait penyediaan APD untuk penyelenggara nantinya. Menurut Ketua KPU Kepulauan Meranti, Abu Hamid, didampingi Komisioner SDM dan partisipasi masyarakat (Parmas), Hanafi SSos, penggunaan APD tak hanya pada hari H, tetapi juga saat tahapan Pilkada yang sifatnya kontak langsung dengan banyak orang.

"Seperti saat pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Itu kan akan turun langsung ke semua wilayah, petugas harus pakai APD, tapi tidak APD lengkap," ucapnya, Rabu (3/6/2020).

Ia menyatakan, APD lengkap dipersiapkan saat hari H pencoblosan dan baru dikenakan petugas seandainya wabah Corona masih marak di Kepulauan Meranti.

"Yang jelas, di lokasi pemilihan petugasnya pakai APD, masker. Kami siapkan juga tempat cuci tangan dan warga duduk berjarak," jelasnya.

Kendati Pilkada sudah ditetapkan tanggal 9 Desember 2020, imbuh Hanafi, tetapi mereka masih menunggu PKPU dari pusat. Di sisi lain, belum dipastikan apakah alat coblos masih berbentuk benda yang bisa dipakai bersama maupun tidak. Sementara itu, untuk tanda di jari pemilih, juga belum dipastikan, apakah dicelup ditinta atau hanya akan ditetes saja di jari pemilih.

"Kami masih menunggu PKPU untuk pelaksanaan Pilkada. Kami masih menunggu Juknis, KPU pasti membuat regulasi bagaimana penyelenggaraan ini bisa seaman mungkin," katanya.

Di sisi lain, soal kebutuhan anggaran APD, KPU akan merevisi karena pada masa pandemi ini, ada tahapan yang akan dikurangi (volumenya), contohnya sosialisasi dan saat pendaftaran bakal calon. Di samping itu, peserta sosialisasi juga pasti berkurang sebab menyesuaikan besar ruangan atau tempat sosialisasi dan yang mengantar pasangan calon tidak semuanya dibenarkan masuk ke KPU.

"Kalau volumenya dikurangi, tentu ada anggaran yang bisa dialihkan," tuturnya.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Pemda terkait anggaran ini. Selain itu, ke kepolisian dan tim gugus tugas untuk membicarakan keamanan saat pelaksanaan Pilkada," tutupnya.(rzt)