Ketua SPS Riau H Zulmansyah menjadi narasuber Komisi Yudisial.

RIAUHITS.COM (PEKANBARU) - Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau H Zulmansyah Sekedang menyebutkan pentingnya sinergitas dan kerjasama antara Komisi Yudisial dan Pers. Bila kerjasama dan sinergitas terjalin, maka KY dan Pers sama-sama diuntungkan.

"Kalau KY sebagai lembaga negara mengajak pers di Riau bersinergi, tentu kita menyambut baik. Hanya harus tegas dan jelas, sinergi dan kerjasama yang akan dibangun antara KY dan pers," kata Zulmansyah Sekedang.

Itu disampaikan Ketua SPS Riau saat menjadi narasumber dalam acara "Peran Media Massa dalam Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial", yang diselenggarakan di Pekanbaru, akhir pekan lalu. Selain Zulmansyah, tampil juga sebagai narasumber Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Farid Wajdi dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau Maxasay Indra.

Sementara itu akademisi  Fakultas Hukum Universitas Riau Maxsasay menambahkan salah satu sinergi yang dapat dilakukan antara KY dan pers adalah memantau proses peradilan di Indonesia. "KY kan personalnya terbatas. Sementara wartawan tersebar di seluruh tanah air. Wartawan ini dapat menjadi mata dan telinga KY dalam melakukan pengawasan," kata Maxasay.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Farid Wajdi menyebutkan Provinsi Riau urutan enam terbanyak pengaduan masyarakat yang masuk secara nasional di Komisi Yudisial hingga akhir Oktober 2019 lalu. Bahkan dari pengaduan itu, sudah 12 hakim di Riau dijatuhi sanksi.

"Peran pers sangatlah penting dalam memperkuat peran Komisi Yudisial ke depan. Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan salah-satu wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY memiliki peran strategis mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan," sebut Farid lagi.

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa. Pentingnya sinergitas antara media massa dengan KY untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga membantu KY dalam melakukan investigasi dari pengaduan yang masuk ke KY.

Di wilayah Riau sendiri, pengaduan yang masuk menempati urutan enam terbanyak, dari seluruh pengaduan yang masuk dari berbagai daerah. Ini cukup besar di mana sebanyak 12 hakim yang sudah dijatuhkan sanksi.

"Hanya saja ada sanksi tujuh belum direalisasi. Sanksi yang dilaporkan sangat variatif, namun yang banyak berupa gratifikasi atau suap dan sikap tidak profesional. Sebagai hakim harus memiliki keteladanan dan standar moral yang lebih tinggi dari pejabat kebanyakan," ujar Farid Wajdi lagi, usai diskusi kepada pers. (iz)