Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Terdakwa dugaan korupsi proyek pembangunan gedung pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Riau (Unri), Dr Zulfikar Jauhari dan Benny Johan, divonis hukum 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Menurut Majelis hakim yang diketuai Dahlia Panjaitan, kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

"Menyatakan terdakwa Zulfikar Jauhari dan terdakwa Benny Johan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama 2 tahun," katanya, Kamis (15/8/2019).

Adapun Zulfikar adalah dosen di Unri sekaligus sebagai tim teknis proyek pembangunan gedung pascasarjana Fisipol Unri. Di sisi lain, Benny Johan diketahui sebagai Direktur CV Reka Cipta Konsultan sebagai konsultan perencana dan pengawas. Tak hanya hukuman penjara, majelis hakim pun menghukum kedua terdakwa membayar denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan.

Untuk Benny Johan, diberi hukuman tambahan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp43.200.000. Terkait putusan itu, Zulfikar dan Benny Johan menyatakan menerima. Di sisi lain, Jaksa Penuntut UI Kim (JPU), Lusimanmora, menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Pikir-pikir yang mulia," ucapnya.

Diketahui, hukuman kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU. JPU sebelumnya menuntut Zulfikar Jauhari dengan penjara 3 tahun dan Benny Johan 3,5 tahun penjara, dengan masing-masing Rp50 juta atau subsider 6 bulan kurungan. JPU pun menuntut Benny Johan membayar uang pengganti kerugian negara Rp43.200.000. Uang itu dapat diganti kurungan selama 1 tahun 10 bulan.

Adapun pengerjaan proyek pembangunan gedung pascasarjana Fisipol Unri dianggarkan dari APBN tahun 2012 dengan nilai Rp9 miliar. Penyimpangan dalam proyek ini, terlihat dari awal pelaksanaan proses lelang. Kala itu, proses lelang diketahui gagal hingga 2 kali. Hal itu membuat panitia lelang melakukan penunjukkan langsung untuk menentukan pelaksana kegiatan.

Sejatinya, yang boleh mengerjakan proyek tersebut adalah peserta lelang yang telah mendaftar karena dalam pendaftaran, peserta pastinya membuat surat keterangan penyanggupan. Akan tetapi, oleh panitia lelang dipilihlah rekanan yang sama sekali tidak mendaftar. Proses penunjukkan itu dilakukan oleh panitia lelang bersama seorang oknum yang tak lain merupakan ketua tim teknis kegiatan tersebut. Kontrak kerja ditandatangani oleh direktur rekanan yang dipalsukan.(rzt)