RIAUHITS.COM, INHIL - Kabupaten Indragiri Hilir yang selama ini dikenal sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia kini tengah menghadapi persoalan serius. Harga kelapa yang terus merosot membuat para petani menjerit dan khawatir terhadap masa depan perkebunan kelapa rakyat.

Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) menyoroti anjloknya harga kelapa di tingkat petani yang kini hanya berada di kisaran Rp 3.200,- lebih per kg (Mei 2026). Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun maupun kebutuhan hidup petani sehari-hari.

Apa lagi melihat peristiwa belakangan ini antrian panjang penjualan kelapa di PT. Sambu Guntung di keluhkan para petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kelapa petani membusuk akibat terlalu lama menunggu giliran penjualan. 

Antrean panjang dan proses penjualan yang lambat, mengakibatkan banyak kelapa petani membusuk sehingga kualitas turun dan harga akhirnya jatuh menjadi kategori PMK. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan petani karena hasil panen yang seharusnya dapat dijual dengan harga normal justru mengalami penurunan nilai akibat lamanya antrean penjualan.

Ketua Umum IPKR, Handy Cahyadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para petani kelapa di Indragiri Hilir. Menurutnya, perusahaan besar seperti PT Sambu Guntung seharusnya mampu memberikan harga yang lebih baik kepada petani, terlebih selama ini petani kelapa disebut sebagai mitra utama perusahaan. “Jangan sampai perusahaan memonopoli harga yang justru merugikan petani. Petani adalah tulang punggung keberlangsungan industri kelapa di Inhil,” tegasnya.

Handy berharap harga kelapa dapat kembali stabil demi menjaga kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perkebunan kelapa. Ia juga mengingatkan bahwa rendahnya harga kelapa dapat memicu petani mengalihfungsikan lahannya menjadi kebun sawit. “Kalau kondisi ini terus terjadi, petani bisa beralih ke sawit karena dianggap lebih mensejahterakan. Jika itu terjadi, identitas Inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia bisa perlahan hilang,” ujarnya.

Ia menyebut saat ini sudah ribuan hektare lahan perkebunan kelapa di Inhil beralih fungsi menjadi kebun sawit. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan komoditas kelapa yang selama ini menjadi identitas dan sumber penghidupan masyarakat Inhil. “Alih fungsi lahan kelapa ke sawit sudah terjadi dalam jumlah besar. Ini ancaman serius bagi kita semua,” katanya.

Selain itu, IPKR juga mendorong pemerintah untuk membuka kran ekspor kelapa selebar-lebarnya agar tercipta persaingan harga di pasar. Dengan adanya persaingan, diharapkan tidak terjadi monopoli harga yang merugikan petani kelapa di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal IPKR, Ali Akbar Almukti, menilai sudah saatnya pemerintah menetapkan standarisasi harga kelapa demi menjamin kehidupan petani. “Harga kelapa harus memiliki standarisasi. Sawit saja memiliki standar harga, kenapa kelapa tidak? Petani membutuhkan kepastian agar kehidupan mereka terjamin,” katanya.

Ali Akbar juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang dinilai telah mulai bergerak mencari solusi atas persoalan harga kelapa. Menurutnya, upaya Bupati Inhil yang telah menemui Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan merupakan langkah positif demi memperjuangkan stabilitas harga kelapa dan kesejahteraan petani.

IPKR berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera menghadirkan kebijakan nyata untuk melindungi petani kelapa, menjaga stabilitas harga, serta mempertahankan kejayaan Indragiri Hilir sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Namun demikian, IPKR menilai kondisi saat ini membutuhkan langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah. Organisasi tersebut meminta pemerintah serta PT. Sambu Guntung  bisa bersinergi agar kembali menaikkan harga pembelian kelapa demi menjaga kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi masyarakat Indragiri Hilir.

Selain persoalan harga, IPKR juga menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi kelapa di Inhil. Menurut mereka, hilirisasi menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan menjaga keberlangsungan ekonomi petani.

“Program hilirisasi kelapa harus segera direalisasikan agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Ali Akbar Almukti.(krm)