Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Dewan Pendidikan Riau (DPR) ikut menyoroti polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2020 tingkat SMA/SMK di Riau. Menurut Ketua DP Riau, Zoelkarnaen Noerdin, banyaknya persoalan pada PPDB online tahun ini menjadi catatan pihaknya, khususnya terkait kinerja kepala-kepala sekolah untuk dievaluasi.

Terlebih, imbuhnya, dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2010, pemerintah daerah dapat melakukan penugasan guru sebagai kepala sekolah, dengan melibatkan dan dipertimbangkan oleh Dewan Pendidikan dan Pengawas.

"Ketika memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan terkait evaluasi kepala sekolah, kami akan mengevaluasi seobjektif mungkin. Bilamana ada kepala sekolah yang diberikan amanah sudah lama, tapi kinerjanya tidak naik, kami akan evaluasi. Punishment harus dilakukan," ucapnya.

Pemberian punishment dan reward, sambungnya, harus dilakukan dalam mengukur kinerja para kepala sekolah sehingga mana yang bekerja tidak sesuai atau tidak meningkat, akan menerima sanksi. Sebaliknya, mereka yang bekerja baik, akan menerima reward atau penghargaan.

"Soal pendidikan ini kami tak main main dan salah satu faktor penting itu kepala sekolah memang, yang mengatur dan mengontrol sekolah itu. Apalagi terkait PPDB ini, seharusnya dari jauh-jauh hari sudah memetakan, sudah menyampaikan ke masyarakat, sosialisasi harus bagus tegas dan adil," tutupnya.

Dalam PPDB online 2020 tingkat SMA/SMK sebelumnya diketahui terjadi polemik di tengah masyarakat, yang di antaranya diakibatkan oleh penerapan zonasi. Dalam hal ini, calon siswa dapat melampirkan Surat Keterangan Domisili yang diduga dimanipulasi.(rzt)