Turap Pelabuhan Camat Selatpanjang.

(RIAUHITS.COM) SELATPANJANG - Sabtu (6/7/2019) sore, untuk ketiga kalinya turap Pelabuhan Camat Selatpanjang ambruk. Adapun jembatan panjang yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau itu saat Meranti masih bergabung dengan Kabupaten Bengkalis itu runtuh lantaran turap itu dialihfungsikan penggunaannya menjadi tempat sandaran kapal dan aktivitas bongkar muat barang.

Sementara itu, kondisinya yang sudah rapuh tidak memungkinkan kapal untuk bersandar di sana. Menurut petugas Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Selatpanjang, Ade Kurniawan, pihaknya tidak pernah memberikan izin kepada kapal manapun untuk bersandar di sana, termasuk di Pelabuhan Camat Selatpanjang. 

"Itu turap bukan pelabuhan. Jika kami keluarkan izin tambat di sana, tentu dapat menimbulkan masalah," katanya.

Ia menilai, apabila Dishub Meranti masih mengoprasikan pelabuhan itu tentu di luar tanggung jawab KSOP. Terkait pemaparan KSOP itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dishub Kabupaten Kepulauan Meranti, Syafril mengaku pihaknya tidak menyangkal apabila Pemda Meranti masih mengizinkan turap itu sebagai sarana pengganti pelabuhan bongkar muat karena Pelabuhan Camat Selatpanjang belum mampu menampung banyaknya armada yang melakukan aktivitas bongkar muat. 

"Sebenarnya tidak boleh turap itu dialihfungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat. Retribusi juga masih kami tarik kepada kapal yang tambat di turap itu. Tapi mau bagaimana lagi, kami belum memiliki pelabuhan yang layak untuk menampung aktivitas bongkar muat," tuturnya.

Di sisi lain, menurut Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra pihaknya sudah mengingatkan Pemkab Kepulauan Meranti agar tidak menggunakan turap sebagai tempat sandaran kapal.

"Kami sudah mengingatkan kepada Pemda melalui Dinas Perhubungan agar tidak memberikan izin kepada kapal bersandar di turap itu. Namun, rekomendasi dari DPRD tampaknya masih belum ditanggapi," ucapnya, Ahad (7/7/2019).

Ia menambahkan, terkait adanya kesan tidak dijaga aset tersebut, DPRD pun sudah mengingatkan hal tersebut agar turap itu dijaga dengan baik.

"Kami sudah meminta agar itu dipelihara total. Namun, mereka berdalih itu bukan mereka yang membangun sehingga dana untuk pemeliharaan tidak ada. Selain itu, kami juga meminta agar itu jangan dilakukan aktivitas di situ, tapi saya lihat itu belum juga dapat dilaksanakan karena memang kebutuhan orang bongkar banyak ada di situ dan Dishub bilang itu hanya sementara menjelang diselesaikannya Pelabuhan Dorak," bebernya.

Turap itu sebelumnya ditabrak kapal lintas batas KLM Guntung Permai pada Jumat (21/6/2019) pagi sebelum akhirnya ambruk. Akibatnya, dua lampu tenaga surya di turap itu ambruk dan terjadi kerusakan pada pembatas turap.(rzt)