Penjabat Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam mengelola Blok Rokan pada 2021 mendatang enggan ditanggapi lebih jauh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hal itu karena yang diperjuangkan LAMR bukan kewenangan Pemprov sebab pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan PI 10 persen oleh pusat.

"Jadi, ini beda, yang diperjuangkan LAMR itu bukan wilayah pemerintah daerah, business to business," kata Penjabat Sekdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, Sabtu (19/10/2019).

Ia memaparkan, kewenangan pemerintah daerah hanya PI 10 persen. Untuk PI itu, imbuhnya, sudah diatur dalam undang-undang bahwa daerah penghasil mendapat bagian PI 10 persen.

"Kalau PI tidur pun kami barang itu dapat, sedangkan yang diperjuangkan LAMR itu business to business 39 persen antara yang ditunjuk oleh Pertamina dengan yang di Riau ini," ungkapnya.

Lantas, apakah LAMR mampu mengelola Blok Rokan yang padat modal? Ia menjawab bahwa LAM sebagai lembaga yang mewakili komunitas masyarakat agar dapat dilibatkan dalam pengelolaan Blok Rokan.

"Siapa yang akan mengelola, itu tentu ada badan usahanya dan itu tidak dilarang oleh aturan. Kalau Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi maka Blok Rokan idealnya kembali ke anak negeri," jelasnya.

"Dan di Perda Riau juga ada namanya Badan Usaha Milik Adat (BUMAdat), sedangkan kami ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apa nanti keduanya dikombinasikan mengelola Blok Rokan, bisa juga," ungkapnya.

Ia menilai, kombinasi itu penting mengingat dalam pengelolaan ladang ada tiga komponen yang harus diiperhatikan, yakni modal, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau teknologi bisa dibeli dan SDM bisa ditingkatkan, tapi kalau modal kan tak sedikit karena mengelola minyak ini padat modal. Yang jelas, daerah berkemampuan. Buktinya, BUMD kita Bumi Siak Pusako (BSP), bisa," tuntasnya.(rzt)