Kantor Gubernur Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sedang memperbaiki sistem untuk menghindari Aparatur Sipil Negara (ASN) terjerat kasus korupsi. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid terkait langkah-langkah mengatasi korupsi di lingkungan Pemprov Riau sempena Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019.

"Kami sekarang sedang perbaikan sistem. Langkah ini dalam rangka mengurangi tindakan-tidak kurang baik (korupsi)," ucapnya, Senin (9/12/2019).

Pihaknya, kata dia lagi, sudah memangkas beberapa program dan kegiatan yang dinilai mengarah terhadap pemborosan APBD Riau.

"Dulu program banyak sekitar 300 lebih, sekarang kami kurangi menjadi 100 lebih. Kemudian kegiatan yang awalnya hampir tiga ribuan, sekarang menjadi seribuan lebih," jelasnya.

Ia menambahkan, dengan demikian, APBD Riau lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat.

"Jadi, APBD tidak lagi kepada belanja pegawai yang selama ini terjadi, tapi bagaimana APBD ini pengelolaan harus dengan baik, transparan, akuntabel, dan bisa dilihat masyarakat apa yang diprogramkan oleh Pemprov Riau sehingga masyarakat benar-benar merasakan APBD ini. Makanya perlu kami hindari hal-hal yang mengarah ke korupsi," terangnya.

Di sisi lain, mantan kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak ini pun berharap kepada seluruh pegawai untuk mengurangi perlakuan yang tidak benar dalam pengelolaan keuangan Pemprov Riau.

"Jadi, hindarilah dengan hal-hal menyebabkan keinginan kami untuk korupsi. Makanya kami tetap mendukung bagaimana kedepan Pemprov Riau lebih baik dan masalah korupsi tidak lagi menjadi sorot KPK," tuturnya.(rzt)