Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sudah sewajibnya memiliki juru bicara (jubir) yang mampu menyampaikan informasi terkait kondisi terkini yang terjadi di lapangan. Pasalnya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa badan publik itu wajib menyampaikan informasi secara serta merta. Hal itu sebagaimana diungkap oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Zufra Irwan.

"Serta merta di sini maksudnya sebuah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, wabah penyakit, dan sejenisnya," katanya.

Menurutnya, terkait kondisi Karhutla saat ini, banyak informasi yang tidak diketahui publik. Di samping itu, ia pun menyarankan agar dibentuknya tim khusus baik itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Satgas Karhutla, atau dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang akan menyampaikan informasi secara komprehensif.

"Semua orang harus tahu kondisi terkini, silakan bentuk dari pihak mana saja yang mengetahui informasi secara jelas terkait Karhutla," tuturnya.

Ia menambahkan, adanya sinergitas dari berbagai sektor untuk menangani Karhutla. Dalam pandangannya, tidak berterima apabila apa pun permasalahan menyalahkan Gubernur Riau, sedangkan ada pihak khusus yang menangani kasus itu.

"Banyak bidang harus tergabung, tidak semua urusan gubernur. Ini tidak, sedikit-sedikit malah menyalahkan Gubernur. Lalu bupati dan wali kota yang daerahnya jadi sumber bencana karhutla ngapain aja, apa progresnya?" tegasnya.

Ketua KI Riau itu pun mengimbau kepada kepala daerah yang terkena bencana Karhutla agar cepat tanggap.

"Mesti ada informasi dari daerah secara terpadu. Kalau tidak, yang muncul kan hoax atau menyalahkan gubernur," paparnya.

Adapun di daerah yang menjadi biang kebakaran lahan itu, sebutnya, bupati, walikota, kapolres, dandim, danramil, kapolsek, hingga kepala desa.

"Yang di lapangan ini juga harus dikejar sumber informasinya. Gak fair-lah semua tertuju ke gubernur," tutupnya.(rzt)