Gedung DPRD Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau menilai beberapa arah kebijakan dan rencana strategis daerah yang ditetapkan terkait telaah rancangan akhir RPJMD Riau 2019-2024 tidak mencerminkan upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi Riau.  Bahkan, mereka menilai program kerja yang direncanakan selama lima tahun kedepan dinilai hanya sebatas program rutinitas yang tidak berdampak peningkatan pembangunan daerah di berbagai sektor.

Menurut Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, rancangan RPJMD Riau 2019-2024 yang akan disahkan oleh DPRD tersebut perlu ditinjau kembali. Ia menilai itu harus dibahas secara serius oleh dewan dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat sipil. Oleh sebab itu, kata dia, Fitra Riau meminta DPRD tidak terburu-buru mengesahkan, mengingat kebijakan jangka menengah itu merupakan platform pembangunan Riau lima tahun ke depan.

"Kondisi existing daerah seharusnya menjadi isu strategis untuk dimasukan kedalam rancangan RPJMD Riau, antara lain konflik lahan sekitar 1,8 juta hektare, penguasaan lahan ilegal dalam bentuk perkebunan sawit, seharusnya menjadi masalah strategis untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, apalagi atas penguasan lahan tersebut berkontribusi terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan," ucapnya, Rabu (31/7/2019).

Diterangkannya, yang menjadi isu stratgeis lain di daerah adalah capaian target perhutanan sosial. Hingga Januari 2019, capaian perhutanan sosial sangat rendah, yakni hanya sekitar 82,431 ha. Angka itu masih jauh dari target nasional seluas 1,4 juta hektare. Di samping itu, kebijakan reforma agraria (TORA) sebagaimana ditarget seluas 9 juta hektare, tidak menjadi target kinerja program selama lima tahun ke depan. Bahkan, sambungnya, kebijakan penataan wilayah adat dan perlindungan masyarakat hukum juga tidak masuk menjadi agenda program dalam rancangan RPJMD Riau 201-2024.

Ia memandang, kondisi tersebut tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat adat yang selama ini memperjuangkan adanya kejelasan untuk penetapan wilayah atau tanah ulayat.

"Meskipun ada upaya perampingan program yang dilakukan Pemprov Riau saat ini, tapi program-program prioritas yang direncanakan belum menunjukan upaya penyelesaian masalah yang terjadi di Riau. Ini perlu pembahasan yang serius agar ada perbaikan dalam pembangunan lingkungan hidup ke depan," tuntasnya.(rzt)