Jembatan Water Front City Kampar.

(RIAUHITS.COM) BANGKINANG - Babak baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Jembatan Water Front City di Bangkinang, Kabupaten Kampar dimulai. Hal itu terjadi saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (4/9/2019) memeriksa tiga orang mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014 dan 2014-2019 di ruang serbaguna Mapolres Kampar di Jalan Prof M Yamin SH Bangkinang. Di samping itu, KPK pun memeriksa empat orang mantan pejabat di Dinas Bina Marga dan Pengairan (Sekarang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kabupaten Kampar.

Di antara pihak yang terlihat diperiksa adalah Adn, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jembatan WFC Bangkinang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Kamis (14/3/2019) bersama IKS (IKS) selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya Divisi Operasi I. Sementara itu, tiga orang lainnya yang ikut antre diperiksa, yaitu Muhammad Katim, yang menjabat PPK Perencanaan saat proyek berjalan; M Ropi yang saat itu menjabat Kasubag Umum dan Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan; dan staf, Roni.

Di sisi lain, tiga orang mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang diperiksa, yaitu Syafrizal, mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2009-2014. Akan tetapi, Syafrizal kala itu diberhentikan oleh Partai Golkar, yakni pada Maret 2014 sebagai anggota DPRD Kampar dan Ketua DPRD Kampar maupun sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kampar. Lalu, ada mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar masa sisa jabatan 2009-2014 dan Ketua DPRD Kampar periode 2014-2019, Ahmad Fikri,SAg. Kemudian, mantan pimpinan DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2014-2019 adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ir H Sahidin.

KPK hingga pukul 19.30 WIB masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka. Beberapa sumber menyebut, pemeriksaan dimulai setelah istirahat siang. Pemeriksaan dilakukan secara maraton. Beberapa yang diperiksa tampak keluar masuk untuk salat Ashar dan Maghrib. Adapun mantan Ketua DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2009-2014 H Syafrizal sebelum menuju musala di Mapolres Kampar untuk menunaikan salat Ashar tampak santai menjawab pertanyaan wartawan. Ia menerangkan, dirinya ia dipanggil KPK sebagai saksi.

Menurutnya, kala ia menjadi ketua DPRD, pernah ada MoU untuk pembangunan jembatan WFC. Akan tetapi, dirinya tidak setuju sebab diajukan di APBD Perubahan dan akhirnya pembangunannya batal karena diajukan untuk APBD perubahan.

"Maka saya menolak karena aturan melarang tak boleh perubahan harus murni," tuturnya.

Diterangkannya, pada 2014, dirinya melihat tak jadi pula dilaksanakan sebab ada masalah ganti rugi. Pada saat ia sudah diberhentikan sebagai anggota DPRD maka ia mendapat kabar ada Mou baru pada tahun 2015.

"Dengan kegiatan jamak 2015 dan 2016, saya nggak ada lagi itu kawan-kawan 2014-2019," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Ahmad Fikri yang ditemui sebelum istirahat dan menunaikan salat Ashar, dirinya diperiksa juga sebagai saksi atas tersangka Adn. Pertanyaan penyidik seputar peran DPRD dalam penganggaran.

"Pertanyaannya satu, anak-anaknya yang banyak," ungkapnya.

Ia menyebut, dirinya baru kali ini diperiksa KPK atas kasus tersebut. Kemudian, setelah diperiksa dan menjelang meninggalkan Mapolres Kampar sekitar pukul 18.30 WIB, ia mengaku menjawab apa adanya dan dirinya menyatakan ada kalimat yang diubahnya dalam catatan penyidik setelah ia menyampaikan keterangan.

"Semua yang dicatat penyidik pas semuanya, kecuali satu, semua yang diputuskan berdasarkan rapim, rapat pimpinan," paparnya.

Adapun M Ropi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan yang saat itu menjabat Kasubag Umum dan Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan M Ropi saat dikonfirmasi meminta wartawan bertanya kepada yang bersangkutan, yaitu tersangka Dan. Diakuinya, penyidik menanyakan hal yang ringan-ringan saja.

"Yang ditanya ringan-ringan saja. Potidak ajo nyo (biasa saja, red)," tuturnya.

Mantan PPK Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Muhammad Katim, yang sekarang telah menjabat Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Kampar yang ditanyakan pada pukul 18.15 WIB, mengaku belum mendapat giliran pemeriksaan. Diakuinya, dirinya datang sejak pagi pukul 10.00 WIB. Katim menyebut, dirinya tak mengetahui tentang dugaan suap menyuap dalam kasus dimaksud.

KPK sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kampar, Riau. Diduga ada kerugian negara Rp 39,2 miliar akibat kasus korupsi ini. Kedua tersangka diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dari proyek yang dengan tahun anggaran 2015-2016 ini. Kasus ini berawal saat Adn mengadakan pertemuan dengan IKS di Jakarta pada tahun 2013.(rzt)