Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero South.

(RIAUHITS.COM) PELALAWAN - Kasus dugaan korupsi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pelalawan mulai dibidik oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan. Adapun proses penanganannya begitu cepat dan sigap karena saat ini Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari sudah melewati tahapan pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pubaket). Itu berarti, selangkah lagi pihak Kejari akan mengumumkan tersangka.

"Dalam waktu dekat, kami akan menentukan tersangka dalam perkara ini, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas pengadaan BBM ini," kata Kepala Kejari Pelalawan, Nophy Tennophero Suoth SH MH, Sabtu (26/10/2019).

Di sisi lain, kendati menolak membocorkan sosok yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, ia menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan BBM di PUPR dianggarkan tahun 2015 dan 2016 yang bersumber dari APBD Pelalawan.

"BBM ini diperuntukkan untuk seluruh alat berat dan mobil dump truck milik PU. Total anggarannya Rp8,7 miliar selama dua tahun atau 2015 Rp4 miliar dan 2016 Rp4,7 miliar," ungkapnya.

Ia menerangkan, untuk kasus ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan secara maraton dengan melakukan pemanggilan sebanyak 14 orang saksi.

Ditambahkan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Praden Kasep Simanjuntak SH dalam pelaksanaannya, pejabat yang bersangkutan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran semuanya dengan menggunakan pembelian BBM dari SPBU. Akan tetapi, faktanya, bukti pembelian BBM dari SPBU tersebut tidak benar karena pihak SPBU tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran maupun menerima pembayaran seperti yang tercantum dalam bukti-bukti pertanggunjawaban BBM tersebut.(rzt)