Adil Karim, Ketua DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta

RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) ILFA DKI Jakarta, Adil Karim menegaskan pentingnya penguatan ekosistem logistik nasional seiring dengan perubahan regulasi dan dinamika perdagangan yang terus berkembang.

Menurut Adil, DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta saat ini memiliki sekitar 1.400 anggota yang bergerak di berbagai sektor usaha logistik dan rantai pasok. Keanggotaan tersebut mencakup pelaku usaha ekspor-impor, angkutan domestik, antarmoda, pergudangan, international freight forwarding, keagenan, hingga berbagai kegiatan penunjang logistik lainnya.

"Kami memiliki keanggotaan yang cukup banyak dan bersyukur juga menjadi tolok ukur barometer perkembangan sektor logistik di Indonesia di antara DPW-DPW daerah lainnya," ujar Adil usai menghadiri Muswil  DPW ALFI/ILFA Provinsi Riau, Jum'at (04/09/26).

Posisi Jakarta sebagai pusat industri dan perdagangan menjadi salah satu alasan kuat berkembangnya aktivitas logistik di wilayah tersebut. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok serta puluhan kawasan industri di wilayah Jabodetabek membuat Jakarta memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Adil menjelaskan, DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta memiliki sekitar 22 jenis kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian Perhubungan. Kegiatan tersebut antara lain meliputi ekspor-impor, angkutan domestik, antarmoda, pergudangan, international freight forwarding, keagenan, packing, logging, serta berbagai aktivitas logistik lainnya.

Perubahan KBLI Jadi Perhatian Pelaku Usaha

Di tengah besarnya potensi sektor logistik, Adil menyoroti perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang merupakan sistem pengkodean resmi untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha di Indonesia.

Menurut dia, perubahan klasifikasi tersebut perlu dicermati secara serius karena berpotensi memengaruhi kegiatan usaha yang selama ini dijalankan para pelaku industri logistik.

"Untuk membahas persoalan tersebut, Kami DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta berencana menggelar seminar yang secara khusus membahas perubahan KBLI serta dampaknya terhadap kegiatan usaha di sektor logistik dan forwarding," sebut Adil.

"Seminar ini diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan pemahaman sekaligus mencari solusi terhadap sejumlah kegiatan usaha yang dinilai berpotensi mengalami kendala akibat perubahan klasifikasi dan ketentuan perizinan," imbuhnya.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah kegiatan multimoda. Adil menilai terdapat perbedaan pendekatan antara Indonesia dan sejumlah negara ASEAN dalam mengatur aktivitas tersebut.

"Kami ingin mengembalikan posisi terhadap kegiatan-kegiatan yang konstruksinya terganggu, seperti multimoda. Di negara ASEAN hanya registrasi, tetapi di Indonesia justru dibuatkan payung hukum yang memerlukan perizinan," jelasnya.

Menurut Adil, harmonisasi regulasi bersama pemerintah menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban administrasi maupun menghambat kelancaran kegiatan usaha logistik.

"Dengan perubahan regulasi yang terus berlangsung, Kami sebagai pelaku industri berharap pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan di kawasan ASEAN," tutup Ketua DPW ALFI/ILFA DKI Jakarta. *(mrz)