Gedung DPRD Riau.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Massa Serikat Supir Truk Pekanbaru berunjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Riau pada Senin (10/02/2020). Para sopir itu ditemui oleh Anggota DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho. Dalam hal ini, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan kepastian kepada para sopir terkait larangan masuk kota.

"Mereka ini butuh kepastian, bagaimana mereka bisa bekerja kembali seperti biasanya. Ini yang akan kami pastikan, ini terkait Pemerintah Pekanbaru karena wilayah peraturannya di Kota Pekanbaru," ucapnya setelah menemui massa.

Pihaknya, kata dia, akan berkoordinasi bersama Pemko Pekanbaru untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dialami oleh para sopir mobil Dumptruk tersebut.

"Ini kami lakukan supaya teman-teman ini bisa bekerja dengan baik kembali tanpa harus dikejar-kejar polisi, peraturannya harus jelas. Maka jika ada peraturan baru kita sosialisasikan kembali," tutur politikus Partai Demokrat ini.

Adapun demo para sopir Truk Pekanbaru ini dalam rangka mempertanyakan Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 649 tahun 2019 terkait larangan mobil bertonase besar melintas di jalan dalam Kota Pekanbaru.

"Supir dumptruk habis semua, kami tidak boleh masuk dalam kota dan kalau masuk dalam kota ditangkap, kami mau bekerja seperti semula dumptruk tetap boleh masuk dalam kota karena pembangunan akan terus berlanjut," ucap Rahmat Hidayat, salah seorang supir dumptruk.

Pembatasan mobil berukuran cukup besar ini melintasi jalanan Kota Pekanbaru, dalam pandangannya sangat berimbas bagi perekonomian keluarga mereka.

"Apabila tidak diperbolehkan masuk kedalam kota banyak tukang muat pasir, batu bata yang tidak bekerja. Berapa banyak anak dan istrinya yang tidak makan," ungkapnya.(rzt)