RIAUHITS.COM, PEKANBARU - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru menggelar Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (Bimtek KHA) selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Mei 2026. 

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala DP3APM Kota Pekanbaru, Hj. Erna Juita, S.H., M.Si ini berlangsung di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru yang diikuti sekitar 100 orang peserta dari berbagai unsur.

Dalam kesempatan itu Erna mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Konvensi Hak Anak sekaligus mendukung percepatan terwujudnya Kota Layak Anak di Pekanbaru.

"Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan Kota Layak Anak, meningkatkan kualitas penginputan indikator Kota Layak Anak, serta mendorong percepatan pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan," ujar Erna.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh.

Menurut Erna, Konvensi Hak Anak merupakan komitmen bersama untuk menjamin terpenuhinya hak anak, mulai dari hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, hingga berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

"Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Karena itu, melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman, kapasitas, serta keterampilan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat," katanya.

Untuk diketahui, peserta bimtek terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, tenaga pendidik, hingga tenaga kependidikan. Mereka dibekali pemahaman mengenai indikator Kota Layak Anak serta strategi implementasi kebijakan yang berpihak pada anak.

Erna menegaskan, keberhasilan pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak.

"Peran kita semua sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak," tegas Kepala DP3APM Kota Pekanbaru didampingi Sekretaris Vemy Herliza S.STP., M.Si.

Erna menambahkan, untuk saat ini kota Pekanbaru tengah memasuki tahap penilaian Kota Layak Anak Tahun 2026. Salah satu indikator penting dalam penilaian tersebut adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak.

"Kami akan terus berkomitmen memastikan seluruh pelayanan publik dan kebijakan daerah tetap mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan," tutup Erna Juita. *(mrz)