H Masdar (Disnakertrans)

INHIL, KEPALA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Indragiri Hilir (Inhil) H Masdar menegaskan, tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri, perusahaan wajib sudah membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Hal itu merupakan perintah yang berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan sejenisnya.

“Inikan amanat undang-undang yang ada di negara kita, ya harus dijalankan,” ungkap Masdar, beberapa hari lalu.

THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Maka menurutnya, pengusaha wajib memberikan THR kepada buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja sebagai mana ketentuan.

Dalam Permen tersebut diatur tata cara penghitungan pembayaran THR, pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, berhak diberikan sebesar satu bulan upah. Sedangkan untuk buruh/pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan.

‘’Masa kerja 12 bulan dikali upah pokok,” jelasnya. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud terdiri atas komponen, upah bersih tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Kemudian bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, menurutnya upah satu bulan dihitung dengan ketentuan yang telah ditetapkan pula. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

‘’Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima tiap bulan selama masa kerja,” paparnya.

Apabila pengusaha terlambat dalam pembayaran THR keagamaan kepada pekerja atau buruh, maka akan dikenai denda sebesar lima persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada buruh atau pekerjanya.(adv)