H Syamsuddin Uti

INHIL, SELURUH organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada diminta bekerja dengan baik dan segera menindaklanjuti jika ada tuntutan yang disampaikan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti saat menghadiri penandatanganan komitmen bersama dan sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) di Pekanbaru, Selasa (21/5).

“Kalau ada hal-hal yang tak diinginkan atau tuntutan-tuntutan dari masyarakat tolong OPD menindaklanjutinya,” pinta H Syamsuddin Uti.

Komitmen bersama untuk optimalisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tingkat Provinsi Riau yang diikuti seluruh kabupaten/kota tersebut memiliki beberapa tujuan yang sangat mendasar.

Di antaranya, membentuk dan atau memperkuat unit pengelolaan pengaduan yang didukung dengan petugas sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.  Meningkatkan kapasitas petugas pengelola pengaduan secara priodik melalui evaluasi kenerja

“Menetapkan legilasi yang mendukung pengelolaan pengaduan dan regulasi untuk menetapkan petugas pengelolaan pengaduan,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Inhil itu.

Kemudian betujuan memonitoring secara rutin atau berkala terhadap petugas pengelola pengaduan bersama pembina, penyelenggara pelayanan publik dan mengintregrasikan unit pengelolaan pengaduan ke dalam SP4N.

Selain itu, pula ada beberapa penekanan dalam komitmen di atas. Seperti membentuk unit pengaduan yang didukung dengan SDM yang sangat memadai. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil sangat berkomitmen atas kegiatan itu.

“Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengelola pengaduan dan memperkuat layanan pengaduan dengan regulasi yang mendukung,” imbuhnya.

Usai penandatanganan komitmen, acara dilanjutkan dengan seminar tentang pelayanan publik.(adv)