Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Surat edaran kepada seluruh sekolah tingkat SMA/SMK untuk tidak memungut uang atau sumbangan pendidikan langsung kepada peserta didik telah disebarkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau. Adapun surat itu dikeluarkan setelah diadakannya rapat koordinasi implementasi pendidikan antikorupsi antara Dinas Pendidikan Provinsi Riau, bersama KPK, Gubernur Riau, DPRD, Ombudsman, dan pihak terkait.

“Jadi, ini sesuai dengan hasil monitoring evaluasi koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsubgah) KPK di Provinsi Riau, rapat ini dihadiri Gubernur Riau. Dengan telah dikeluarkannya surat ini maka sekolah dilarang memungut iuran, sesuai dengan isi surat ini,” ucap Kadisdik Riau, Rudyanto, Kamis (22/8/2019).

Ia menerangkan, pungutan-pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dengan mengatasnamakan Komite sekolah, tidak dibenarkan meminta langsung kepada siswa. Sementara itu, untuk sumbangan dari komite langsung kepada orangtua siswa, besarannya tidak dibenarkan ditetapkan dan komite hanya boleh menerima sumbangan dari orangtua siswa, bukan dari peserta didik.

“Untuk perihal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan, kiranya berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Jadi, silakan jalankan sesuai aturan dengan tidak memberatkan siswa. Kalau ada orangtua siswa yang mau menyumbang untuk sekolah, itu silakan dan langsung dengan komite sekolah,” urainya.

“Dan komite sekolah juga tidak dibenarkan membuka rekening atas nama sekolah, tetap menggunakan rekening komite. Tidak boleh melibatkan sekolah untuk rekening komite,” tutup mantan Pj Bupati Inhil itu.

Untuk diketahui, surat edaran yang dikeluarkan oleh Disdik Riau itu telah diserahkan kepada seluruh sekolah pada tanggal 20 Agsutus 2019.(rzt)