RIAUHITS.COM, PEKANBARU – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, M.H., menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepala sekolah dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai langkah strategis dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berprestasi, dan berintegritas.

Pernyataan tersebut disampaikan Erisman saat menghadiri Seminar Pendidikan yang diselenggarakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau dengan tema "Sinergi Kepala Sekolah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Mewujudkan Sekolah Aman, Berprestasi, dan Berintegritas."

"Kami sangat mendukung kolaborasi dan sinergitas antara kepala sekolah dengan Aparat Penegak Hukum. Kita semua merupakan pelaku literasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap pihak harus menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya," ujar Erisman.

Ia menjelaskan, pendampingan hukum bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diperlukan di tengah semakin kompleksnya tantangan dunia pendidikan. 

"Dengan adanya pendampingan tersebut, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan sekolah diharapkan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum," sebutnya.

Erisman juga menaruh harapan besar kepada PGRI agar terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang mampu mengayomi dan memberikan pendampingan kepada tenaga pendidik ketika menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

"Dengan kehadiran PGRI sebagai mitra strategis, kami berharap tidak ada lagi kepala sekolah yang merasa kebingungan ketika menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas. Sinergi ini diharapkan mampu memberikan kepastian, perlindungan, sekaligus rasa percaya diri bagi para pendidik untuk terus berinovasi," tutupnya.

Ketua PGRI Provinsi Riau, Prof. Dr. Adolf Bastian, M.Pd., mengatakan tema 'Sinergi Kepala Sekolah dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Mewujudkan Sekolah Aman, Berprestasi, dan Berintegritas' sebagai respons atas berbagai persoalan yang kerap dihadapi kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Menurutnya, tidak sedikit kepala sekolah yang menghadapi tekanan, ancaman, maupun intervensi, khususnya dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hingga berbagai kebijakan administratif lainnya.

"Seminar ini kami selenggarakan agar para kepala sekolah memiliki pemahaman yang memadai mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi intimidasi atau tekanan dari pihak luar. Kepala sekolah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan selama mereka menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Adolf.

"Sinergi ini sebagai upaya menciptakan kepastian hukum sekaligus membangun iklim pendidikan yang kondusif, sehingga kepala sekolah diharapkan dapat bekerja secara profesional tanpa rasa takut selama seluruh kebijakan dan pengelolaan anggaran dilakukan sesuai peraturan," imbuhnya.

Adolf juga mengingatkan seluruh kepala sekolah agar senantiasa menjalankan tugas berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan maupun penggunaan anggaran.

"Apabila ada tekanan dari pihak luar, jangan takut dan jangan khawatir selama kita bekerja dengan benar. PGRI sebagai organisasi profesi guru akan berdiri di belakang kepala sekolah yang menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan," tegas Adolf.

"Kami juga mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak sekali-kali mengelola keuangan secara sembarangan atau menyalahgunakan kewenangan. Jika terdapat praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara, PGRI tidak akan ragu untuk melaporkannya sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tutupnya.

Melalui seminar pendidikan ini, PGRI Provinsi Riau berharap lahir kesamaan persepsi antara kepala sekolah dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan pendidikan. *(mrz)