Ilustrasi.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Riau harus didukung oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Bumi Lancang Kuning. Menurut DPRD Riau, tidak ada alasan untuk tidak menjalankannya kalau PSBB nanti sudah dapat izin, termasuk persoalan dana.

"Terkait adanya kabupaten yang menolak PSBB yang digelar se-Riau oleh Pemprov, itu hak masing-masing mereka ya. Kami mendukung rencana yang akan diambil Pemprov. Namun, kami juga mewanti-wanti, jangan sampai ketika izin keluar justru malah berselisih cara pandang dan sikap dalam penerapan PSBB," ucap Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

Disampaikannya, keputusan itu merupakan hak kepala daerah masing-masing sebab kepala daerah punya kewenangan dan tanggung jawab terhadap keselamatan warganya masing-masing.

"Tapi kan kami ingin tahu persis ini.Ketika berbicara satu kabupaten kota secara parsial itu betul, tapi ketika bicara provinsi, saya pikir kaidah dan persyaratan yang sudah digariskan sesuai dengan PP 21 tahun 2020 sampai Permenkes 9 tahun 2020 tentang PSBB saya pikir sudah terpenuhi," jelasnya.

Ia menyebut, kalau masalahnya adalah persoalan ekonomi dan pembiayaan, sudah ada SKB dua menteri, yakni Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang penggeseran anggaran besar-besaran beberapa item hingga 50 persen.

"Jika anggaran Pemprov dan Pemkab digesee 50 persen, kami pikir sudah tertutupi persoalan pembiayaan. Jadi, tak ada alasan tak siap," tutur politikus Gerindra ini.

Adapun saat ini terdapat beberapa daerah yang menyatakan ketidaksiapannya menerapkan PSBB se-Riau, di antaranya Meranti dan Rohul. Dua kabupaten itu berbicara soal ketidaksiapan.(rzt)