ilustrasi

RIAUHITS.COM (BAGANSIAPIAPI) - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) secara resmi telah merumahkan para tenaga honorer yang bekerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan alasan keterbatasan anggaran akibat defisit yang berkepanjangan.

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor camat secara resmi dirumahkan sejak Rabu (19/9/2018). Pemberhentian tenaga honorer ini menindaklanjuti edaran Bupati Rohil nomor 814/BKPSDM-SES/2018/108. Namun, ada beberapa tenaga honor yang tetap bekerja dan tidak diberhentikan, seperti cleaning service, penjaga malam dan sopir.

Pemberhentian tenaga honorer tersebut tentu menjadi duka bagi mereka yang selama ini telah mengabdi meski dengan gaji seadanya.

Tabrani, warga Kecamatan Kubu Babussalam, salah seorang honorer Pemkab Rohil yang dirumahkan mengaku sangat sedih dengan kebijakan pemberhentian tersebut. Ia mengaku telah bekerja dan mengabdi sebagai honorer di Kantor Camat Kubu Babussalam selama 13 tahun sebagai staf.

"Saya sudah bekerja selama 13 tahun sejak tahun 2005 di kantor Camat, tahu-tahu kami langsung dirumahkan, tidak ada pertimbangan sama sekali, apa tidak ada solusi lain?," keluhnya saat dilansir riauhits.com, Jumat (21/9/2018).

Padahal selama ini Ia hanya mengandalkan pekerjaan sebagai honorer untuk memenuhi kebutuhan keluarganya meski dengan gaji yang kecil.

"Jadi kami ini mau makan apa sementara pekerjaan lain tidak ada. Mau makan apa anak-bini di rumah, apalagi anak masih minum susu," kata Tabrani lagi.

Tabrani bercerita sempat memiliki harapan bisa diangkat menjadi pegawai negeri setelah mengabdi sebagai tenaga honorer selama bertahun-tahun. Akan tetapi harapan itu kandas setelah Pemkab Rohil dibawah kepemimpinan Suyatno-Jamiluddin merumahkan tenaga honorer.

"Kami yang sudah lama menghonor ini berharap diangkat jadi pegawai, eh tahu-tahu malah dirumahkan, apa tidak sedih. Mau ikut tes CPNS umur sudah lewat," sebutnya.

Yang lebih menyedihkan lagi, aku Tabrani, hingga dirumahkan gaji mereka masih ada beberapa bulan yang belum dibayarkan oleh pemerintah setempat.

"Dari bulan Oktober 2017 hingga saat ini gaji kami belum juga dibayarkan, "paparnya.

Tabrani berharap agar pemerintah lebih bijak dalam hal pemberhentian para honorer, apalagi yang telah bekerja dan mengabdi puluhan tahun "tutupnya".(rzt)