Gedung DPRD Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Seluruh camat dan lurah yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru dipanggil untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (17/02/2020) pagi, bersama Komisi I DPRD Pekanbaru. Adapun RDP itu digelar di Ruang Rapat Paripurna, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra.

Rapat itu juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Ida Yulita Susanti, Muhammad Isa Lahamid, Roni Pasla, Firmansyah, dan Zainal Arifin. Di samping itu, rapat juga diikuti oleh Forum RT/RW Kota Pekanbaru. Adapun RDP kali ini membahas Honor RT-RW yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Pemko Pekanbaru kendati belum lama ini Forum RT-RW Pekanbaru pernah berunjuk rasa di Kantor Wali Kota.

Diakui Doni Saputra, dirinya heran dengan adanya dua nomenklatur atau peraturan berbeda yang dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru. Pasalnya, dalam SK Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 disebutkan honor, sementara dalam Perda justru disebutkan insentif.

"Lah ini mana yang betul, honor atau insentif, kan kami jadi ragu. Inilah harapan forum RT-RW. Ke depan, mereka meminta adanya kekuatan hukum bila dibuat semacam perwako, mereka minta kejelasan jangan ada lagi honor mereka yang tertunda-tunda," tuturnya setelah rapat.

Ia menyampaikan, untuk mencari jalan tengah dan menemukan jawaban terkait dengan adanya dua nomenklatur yang dikeluarkan itu, pihaknya akan kembali melakukan RDP serta juga akan memanggil Pemko Pekanbaru.

"Pastinya kami akan agendakan hearing bersama Sekda. Nantinya biar forum RT-0RW ini dapat mendengarkan langsung jawaban pemerintah," tutup politikus PAN ini.(rzt)