Wabup Inhil H Syamsuddin Uti bersama sejumlah kepala daerah se-Indonesia mengikuti Musrenbangnas 2019 di Jakarta.

INHIL, WAKIL Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Syamsuddin Uti (SU) menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Jakarta, Kamis (9/5).

Saat itu orang nomor 2 di Inhil ini didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil H T Juhardi, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Inhil Rosmaidi.

Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara dan para kepala daerah.

Di selah-sela acara, Wabup Inhil H Syamsuddin Uti menilai bahwa Musrenbangnas dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas’’, sangat penting selain sebagai amanat undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Sebab, katanya dengan agenda tersebutlah pemerintah menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya, diinginkan wabup agar Kabupaten Inhil dapat prioritas dalam Musrenbangnas 2019 ini.

‘’Kita dapat mengetahui apa saja program maupun rencana kerja yang dianggarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah. Kita sangat berharap Inhil bisa mendapat priotas dalam program-program pusat di 2020 mendatang,” harap Wabup Inhil.

Seperti diketahui, Undang-undang (UU) Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengatur tahapan proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

‘’Sedangkan salah satu tahapan terpenting yang menjadi bagian dalam proses tersebut adalah musrenbangnas,” jelasnya.

Dalam kesempatan pula Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor lima di dunia. Bahkan, kata dia, ekonomi Indonesia bisa menjadi nomor empat dunia pada 2045.

Untuk dapat masuk ke sana, jelas Presiden RI, tidak mudah. Artinya banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak seperti kebanyakan negara lainnya yang terjebak dalam middle income trap.

Pasalnya, perangkap pendapatan menengah tersebut tidak akan bisa menyelesaikan negara lantaran tidak bisa menjadi negara maju. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045 atau 100 tahun setelah merdeka.(adv)