Gedung Kejari Pekanbaru.

(RIAUHITS.COM) PEKANBARU - Upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19 siap didukung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru. Adapun saat ini sejumlah strategi disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Demikian diungkap Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Andi Suharlis, melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Lasargi Marel, dalam rapat kerja kejaksaan RI tahun 2020 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Senin (14/12/2020).

"Rapat kerja dibuka Bapak Presiden secara virtual dari Istana Negara. Rapat dipimpin Bapak Jaksa Agung," katanya, Selasa (15/12/2020).

Disampaikannya, rapat kerja ini dihadiri oleh sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan akademisi Yenti Ganarsih.

"Ini bentuk sinergitas antarlembaga demi kemajuan kejaksaan," jelasnya.

Ia menyebut, raker ini diikuti Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, para pejabat eselon II serta seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), serta 4.386 anggota Adhyaksa di seluruh Indonesia. Adapun Kepala Kejari Pekanbaru, Andi Suharlis, hadir mengikuti rapat ini bersama para kepala seksi dan Kepala Sub Bagian Pembinaan sebagai peserta rapat kerja.

Rapat kerja ini juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tema yang diusung pada rapat kerja tahun ini, yaitu "Komitmen Kejaksaan Menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional". Hal itu sesuai kondisi saat ini sebab bangsa Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19 yang diprediksikan akan berakhir pada 2021 nanti.

"Kami siap mendukung pemerintah dalam mengawal program tersebut berjalan sesuai tujuannya. Kami siapkan strategi khusus guna mewujudkan hal itu," ucapnya.

Untuk diketahui, Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah salah satu upaya untuk memulihkan pembangunan pascapandemi Covid-19. Program ini dibuat agar nantinya negara siap menghadapi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas keuangan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19.(rzt)