Gedung DPRD Kepulauan Meranti.

(RIAUHITS.COM) SELATPANJANG - Aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan Ormas di Kepulauan Meranti pada Senin (16/9/2019) di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti mewarnai kegiatan pelantikan anggota DPRD Kepulauan Meranti. Massa berjumlah sekitar 30 orang dan tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3). Mereka berunjuk rasa di depan Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti menuntut anggota DPRD yang terpilih untuk menjaga komitmen dan sumpah yang telah diikrarkan.

Adapun aksi itu berlangsung ricuh dan sempat terjadi aksi dorong antara kerumunan massa dengan aparat kepolisian sekitar pukul 18.00 WIB setelah para pengunjukrasa memberikan waktu dalam 3 menit untuk menemui para anggota DPRD Kepulauan Meranti terpilih.

"Kami sudah menunggu dari tadi hingga prosesi pelantikan selesai dan kita sudah memberikan waktu, sepertinya tidak komitmen," kata perwakilan pengunjuk rasa, Boby Iskandar.

Pengunjuk rasa yang tak mengindahkan waktu yang telah diberikan itu lantas terus maju untuk masuk ke halaman gedung Balai Sidang DPRD, tetapi aparat keamanan juga sudah bergandengan tangan menghadang para massa aksi tersebut. Aksi saling dorong pun tidak berlangsung lama setelah ketua DPRD, Fauzi Hasan bersama rombongan bupati Kepulauan Meranti mendatangi para pengunjuk rasa. Massa gabungan itu diketahui berasal dari berbagai elemen, yakni DEMA STAI, HIMPA Rangsang Barat, HIPMA Tebing Tinggi Timur, HIPMA Rangsang Pesisir, HIPMA Rangsang Barat, PMII, LSM Fotaran, LMR, IPNU Meranti, SAPMA PP, dan SRIKANDI PP.

Beberapa hal yang menjadi tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPRD Kepulauan Meranti, antara lain, terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap memberatkan masyarakat, lalu penuntasan kabut asap di Kepulauan Meranti, dan meminta pengadaan ISPU. Kemudian, massa juga menuntut anggota DPRD tidak melakukan reses fiktif, meminta untuk memperhatikan guru honorer Kemenag, pemberian beasiswa, meminta pejabat dan anggota DPRD tidak sering keluar kota, dan terakhir meminta Pulau Rangsang diperhatikan.

Menurut Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3), Zuriyadi Fahmi, aksi dilakukan untuk mengingatkan kepada anggota DPRD yang akan dilantik agar menjelankan tugasnya dengan baik.

"Kami ingin agar apa yang dijanjikan mereka saat kampanye, dapat direalisasikan," tuturnya.

Di sisi lain, pernyataan sikap masa aksi, yakni mendesak pimpinan daerah dan anggota Legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menurunkan kenaikan BPJS yang sangat memberatkan Masyarakat. Di samping itu, mereka pun meminta kepada anggota DPRD yang dilantik untuk menganggarkan alat ukur udara kepada Dinas terkait mengingat asap kerap muncul di daerah Riau.

"Kepada seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 untuk tidak melaksanakan kegiatan reses Fiktif sehingga banyak merugikan negara dan masyarakat, jika terdapat di lapangan maka kami pastikan anggota legislatif akan berurusan dengan pihak berwajib," ucapnya.

Lebih jauh, massa aksi pun mengingatkan agar anggota dewan dan pemerintah daerah terus memperhatikan Pulau Rangsang yang diterpa dengan Abrasi. Kendati melakukan unjuk rasa, massa aksi tetap terlihat kondusif dalam melaksanakan aksinya. Di samping itu, proses pelantikan anggota DPRD Kepulauan Meranti tetap berjalan dengan khidmat.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan mengatakan bahwa pihaknya sepakat untuk menolak kenaikan BPJS.

"Kami  sepakat untuk menolak kenaikan BPJS ini. Jika naik, kami tidak bisa melaksanakan program yang lain karena seperti yang kami ketahui, anggaran kami sangat minim," paparnya.

Di samping itu, ia pun menanggapi tuntutan lainnya, seperti honor guru Kemenag dan reses fiktif, serta abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang.

"Jika kalian mengetahui adanya reses fiktif, silakan cepat berkoordinasi dengan kami, ami mohon dengan sangat, reses ini memang tugas, jadi kami yakin kan reses ini tidak ada fiktif. Masalah guru Kemenag sudah kami anggarkan dan 2020 tetap kami anggarkan, sementara Abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang, mari kami berjuang bersama karena ini domainya provinsi dan pusat, bukan domainnya kabupaten. Kabupaten tidak punya anggaran untuk ini karena anggarannya sangat besar. Untuk itu, bersama sama, mari pula kami gugat provinsi," urainya.

Di sisi lain, Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan berterima kasih kepada massa aksi yang dinilainya memiliki perhatian atas pelantikan pada hari ini.

"Terima kasih atas perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi pada pelantikan dewan hari ini. Terhadap gugatan hari ini, dapat saya sampaikan secara Kongkrit, untuk BPJS, Kepulauan Meranti sudah mengcover 97 persen penduduk Meranti dan kami kabupaten tertinggi di Indonesia yang telah menanggung masyarakatnya," katanya.

"Saya sepakat, jika adik-adik menolak kenaikan iuran BPJS, kenapa harus kami tolak, karena jika ini naik, saya pastikan ABPD kami yang menanggung 97 persen tadi akan turun karena kemampuan keuangan kami yang terbatas. Terhadap alat ISPU, ini yang sedang saya perjuangkan, saya juga berdebat dengan provinsi dan menteri bahwa di Meranti tidak ada titik dan asap yang ada merupakan kiriman dari daerah luar," ucapnya.

Soal tuntutan terkait pendidikan, Irwan menyebut sudah banyak yang diperbuat Pemkab Kepulauan Meranti.

"Untuk pendikan, saya pikir dari dulu kami ini yang paling banyak memberikan beasiswa, kami sudah banyak menyekolahkan mereka ke IPB, UGM, UNRI, ITB, STIP Batam, dan beasiswa umum lainnya, begitu juga terhadap bantuan guru agama, kami mulai anggarkan kembali walaupun anggaran kami terbatas. Jadi, saya pahamkan kepada semua agar kami patuh terhadap undang-undang, jangan sampai kalian mendesak untuk memberikan bantuan kepada guru agama, tetapi melanggar aturan, kami juga yang akan berhadapan dengan hukum," tuturnya.

Lebih jauh, ia pun menyatakan bahwa program terhadap pulau Rangsang yang akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri.

"Saya itu besok pagi diundang ke Jakarta oleh Dirjen Otda, ada sebuah program untuk reklamasi Pulau Rangsang. Pulau Rangsang sedang didesain untuk menjadi kawasan industri menjadi bunker minyak di Selat Melaka. Saya mohon doa agar program ini berjalan lancar. Jika ini berjalan, saya pastikan banyak lapangan pekerjaan. Reklamasi besar ini saya pastikan pasti ada dampak seperti masalah sosial dan masalah lainnya. Saya akan mengundang perwakilan masyakat untuk bicara kita ingin untuk memajukan Meranti dan sejahterakan Meranti," tutupnya.(rzt)